Ini Tanggapan Ketua DPP PSI Terkait Rencana Pansus Hak Angket KPK Memanggil Presiden

PDF24    Send article as PDF   

Sebagaimana telah diketahui bersama, Fahri Hamzah (salah seorang Wakil Ketua DPR RI) melontarkan sebuah usul agar Pansus Hak Angket KPK juga memanggil Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat Pansus Hak Angket KPK

Saya sendiri (mengusulkan) seharusnya Presiden dihadirkan,” ungkap Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sebagaimana dilansir nasional.kompas.com (23/08/2017)

Ini Tanggapan Ketua DPP PSI Terkait Rencana Pansus Hak Angket KPK Memanggil Presiden

Sumber: https://news.detik.com

Sontak usulan tersebut menuai berbagai komentar miring dari berbagai kalangan, termasuk dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) yang menilai bahwa rencana pemanggilan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) oleh Pansus Hak Angket KPK tersebut tidak relevan dan juga menegaskan bahwa kerja hak angket KPK sama sekali tidak berhubungan dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)

Enggak relevan, enggak ada hubungannya dengan Presiden,” tegas Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, sebagaimana dilansir nasional.kompas.com (25/8/2027)

Ini Tanggapan Ketua DPP PSI Terkait Rencana Pansus Hak Angket KPK Memanggil Presiden

Sumber: http://nasional.kompas.com

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Hanura I Gede Pasek Suardika menegaskan bahwa Pansus Hak Angket KPK tidak perlu memanggil Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mempertanyakan koordinasi antara Presiden RI dan KPK

Saya kira tidak perlu sampai memanggil Presiden Jokowi karena nanti malah tidak fokus ke KPK-nya,” ungkap anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Bali tersebut, sebagaimana dilansir tribunnews.com (23/08/2017)

Ini Tanggapan Ketua DPP PSI Terkait Rencana Pansus Hak Angket KPK Memanggil Presiden

Sumber: http://www.tribunnews.com



Selain sejumlah politisi senior, komentar miring juga diungkapkan oleh salah seorang politisi muda yang juga menjadi salah seorang Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yaitu Tsamara Amany, yang menilai bahwa Fahri Hamzah sama sekali tidak memahami undang-undang, karena menganggap KPK berada di bawah kendali Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, padahal UU KPK dengan jelas menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun, termasuk pengaruh kekuasaan Presiden

Dalam UU KPK kan sudah jelas menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Artinya, termasuk bebas dari pengaruh kekuasaan Presiden,” ungkap mahasiswi semester VI Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Paramadina tersebut

Lebih lanjut, dalam salah satu video edisi Ngobras yang ditayangkan YouTube Channel Partai Solidaritas Indonesia (10/09/2017), wanita berdarah Arab kelahiran tanggal 24 Juni 1996 tersebut menilai bahwa mereka yang mewacanakan pemanggilan Presiden tersebut sama sekali tidak memahami UU KPK yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga independen yang bebas dari kekuasaan manapun, termasuk bebas dari pengaruh kekuasaan Presiden

Nah, artinya dalam konteks seperti ini Presiden tidak bisa dimintai pertanggungjawaban apapun, karena Presiden tidak mempunyai wewenang apapun untuk kemudian menginstruksikan KPK atau kemudian memintai laporan kepada KPK terkait penyidikan atau penyelidikan yang sedang berlangsung di KPK,” jelas Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Eksternal tersebut

Tsamara Amany juga merasa bahwa rencana pemanggilan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) oleh Pansus Hak Angket KPK tersebut menunjukkan bahwa arah Pansus Hak Angket KPK semakin tidak jelas

Coba kita lihat dari belakang. Ketika pansus hak angket ini dibentuk, ini khan awal dari tidak dibukanya rekaman Miryam. Kemudian ketika pansus sudah dibentuk, hal-hal yang mereka lakukan adalah hal-hal yang kontroversial,” lanjut politisi muda yang membuat serial video berjudul “5 Sesat Pikir Fahri Hamzah” demi mematahkan sejumlah argumen Fahri Hamzah tersebut

Tsamara Amany mencontohkan saat Pansus Hak Angket KPK mendatangi koruptor di Lapas Sukamiskin dan juga rumah sekap KPK yang menjadi save house serta rencana Pansus Hak Angket KPK untuk memanggil Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menunjukkan bahwa ujung dari Pansus Hak Angket KPK tersebut makin tidak jelas

Kalau angket terhadap KPK yang menyatakan Undang-undang menyatakan lembaga independen, kenapa Presiden kemudian dimintai pertanggungjawaban ? Justru ini menimbulkan kecurigaan di kalangan publik,” beber Tsamara Amany yang mempertanyakan arah dari Pansus Hak Angket KPK tersebut

Tsamara Amany juga mengungkapkan kekhawatiran beliau kalau-kalau Presiden kemudian akan diminta untuk ikut bersama-sama dengan DPR dalam merevisi UU KPK

Ini berbahaya sekali, Undang-Undang sangat jelas lho. Masa sih orang-orangnya tidak memahami Undang-Undang yang mereka buat sendiri ? Kemudian sekarang diarahkan kepada Presiden, yang kemudian kalau temuan ini sudah lengkap, dan kemudian temuan ini bisa atau tidak bisa, khan temuan ini bisa saja sangat subyektif, kalau mereka merasa KPK harus direvisi Undang-Undangnya, pemerintah kemudian akan diberikan tekanan untuk kemudian ikut duduk bersama DPR merevisi Undang-Undang KPK itu,” ungkap Tsamara Amany

Menurut Tsamara Amany, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memiliki komitmen yang sangat jelas dalam pemberantasan korupsi

Terkait sejumlah partai politik pendung pemerintah yang ada di dalam Pansus Hak Angket KPK tersebut, wanita cantik yang disapa Sammy tersebut sangat menyayangkan hal tersebut

Menurut saya, sangat disayangkan. Harusnya sebagai partai pendukung pemerintah, apalagi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mengusung Presiden Jokowi ketika maju tahun 2014, harusnya mereka sadar nilai-nilai yang dipegang oleh Pak Jokowi itu nilai anti korupsi. Apalagi sekarang Presiden sedang membangun konektivitas antar daerah, dari Sabang sampai Merauke banyak sekali infrastruktur yang beliau genjot, harusnya dibantu, kemudian didukung dan Presiden tentunya butuh KPK untuk memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur tidak dikorupsi. Justru sekarang disayangkan, malah mereka merepotkan Presiden dengan pansus angket ini,” beber wanita feminis yang juga menjadi co-founder Komunitas Perempuan Politik (sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memperjuangkan hak-hak perempuan) tersebut

Tsamara Amany juga menilai bahwa posisi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) jadi serba sulit dengan partai politik pendukung pemerintah yang justru ada dalam Pansus Hak Angket KPK tersebut

Komitmen pemberantasan beliau terhadap pemberantasan korupsi sangat jelas, tapi kemudian ada partai-partai politik pendukung pemerintah yang menamakan dirinya koalisi gabungan pendukung pemerintah justru mendukung hak angket ini,” sesal Tsamara Amany

Tsamara Amany juga mengingatkan bahwa KPK adalah anak kandung reformasi dan salah satu agenda reformasi ialah pemberantasan korupsi

Nah, kalau sekarang ada lembaga yang betul-betul serius memberantas korupsi dan betul-betul menyelamatkan uang pajak kita dalam berbagai kasus, ini sangat disayangkan, bahkan menimbulkan kekecewaan publik bahwa kemudian ada lembaga wakil rakyat seperti berupaya melemahkan lembaga pemberantasan korupsi,” tutup Tsamara Amany

Untuk info selengkapnya, silahkan tonton video berdurasi 4 menit 58 detik di bawah ini





indonesiasatu

Website resmi One Indonesia Satu yang dimiliki Rudy Haryanto (Founder One Indonesia Satu dan WAG IDNEWS, praktisi blogging, Citizen Reporter Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Freelance Writer UC We-Media) dan penulis di Kompasiana

2 thoughts on “Ini Tanggapan Ketua DPP PSI Terkait Rencana Pansus Hak Angket KPK Memanggil Presiden

  • 15 September 2017 at 20:48
    Permalink

    kulonuwun jeng…..gue nimbrung lg nich….!!! anak negeri amat ngeri2 sedap liat hiruk pikuk perjuangan elo n’ PSI….sbg “org kecil” dlm perhelatan akbar “para cerdik yg konon pandai”…..gue punya tanya bloon nich…:
    tdk adakah “manuver jitu” elo n’ kawan2 PSI selain garapan video berjudul “5 Sesat Pikir Fahri Hamzah”…anak negeri dah tau lha kalo Yth. Fahri Hamzah itu adlh Wakil Ketua DPR independen, karena tanpa cantolan partai sich. meski dmikian…kaga dkit politisi yg akuin kepiawaian legislator yg satu itu termsuk elo plus PSI karna kerepotan ngurusin dia dewe. yg gue mksud disini….tdk adakah perjungan lain yg bisa merangsak or menggeser “kapabilitas” seorg Fahri Hamzah di legislatif..? coz sekalipun dia merasa kuat dgn legitimasi konstituen pendukung…., tapi eksistensix di legislatif kan sdh tdk kredibel (meski menanti in cracht-nya putusan hakim)……anak negeri menanti tontonan trangginas-nya elo n’ PSI dlm penggalangan solidaritas plus upaya advokasi di level kebijakan sperti apa yg yg bisa kalian lakukan. skalipun kaga sperti balikan telapak tangan dech….tapi kami yakin bahwasanya kawan2 bisa mengkemas rekam jejak Yth. Fahri Hamzah yg “mungkin saja” berbanding terbalik dan bahkan mungkin menistakan legitimasi konstituen pendukung sbg representator….sebelumnya anak negeri haturkan “punten dalem sewu”…matur sembah nuwun jeng……?

    Reply
    • 8 October 2017 at 12:55
      Permalink

      Yang pasti, saya bersama kawan-kawan lainnya berusaha membuat opini publik menjadi terbuka, sehingga masyarakat dapat menilai mana yang benar dan mana yang salah…dalam hal ini apa yang diucapkan Fahri Hamzah sebagai salah seorang Wakil Ketua DPR RI tersebut banyak banget salahnya

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: