Jika Terbukti Politik Uang, Ini Ancaman Pidana bagi Prabowo Subianto

PDF24    Send article as PDF   

Sebagaimana telah diketahui bersama, dalam jumpa pers yang diadakan di Restoran Mbok Berek, Jl Prof Dr Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2018, La Nyalla (mantan Ketua Umum PSSI) mengungkapkan tudingan serius yang ditujukan kepada Partai Gerindra, dimana beliau diminta uang sebesar miliaran rupiah oleh Partai Gerindra dan juga oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar rekomendasi sebagai bacagub Jawa Timur turun

Mantan Ketua Umum PSSI tersebut menjelaskan bahwa beliau memperoleh surat mandat dengan nomor 12-0036/B/DPP-GERINDRA/ Pilkada/2017 dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor pada Hari Sabtu tanggal 10 Desember 2017 (bertepatan dengan saat Partai Gerindra mengumumkan Mayjen (Purn) Sudrajat sebagai calon gubernur Jawa Barat), namun surat mandat tersebut hanya berlaku 10 hari dan berakhir pada tanggal 20 Desember 2017

Dalam surat rekomendasi tersebut dijelaskan bahwa nama La Nyalla sebagai cagub Jatim sedang diproses DPP Partai Gerindra, dimana salah satu kelengkapan pemenangan tersebut ialah uang Rp 40 miliar untuk digunakan untuk biaya saksi dalam Pilkada Jawa Timur 2018

Permintaan tersebut dilakukan saat La Nyalla melangsungkan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto

Saya dimintai uang Rp 40 miliar. Yang minta Bapak Prabowo, kalau tidak bisa saya tidak akan direkomendasi,” jelas La Nyalla, sebagaimana dilansir nasional.kompas.com (11/01/2018)

Pemilik nama lengkap La Nyalla Mahmud Mattaliti tersebut juga mengaku bahwa beliau pertama kali diminta duit untuk uang saksi pada tanggal 09 Desember 2017, namun La Nyalla tidak merinci uang saksi tersebut untuk ajang pesta demokrasi yang mana

Ada saat tanggal 9 itu yang ditanyakan uang saksi. Kalau siapkan uang saksi, saya direkom tapi kalau uang saksi dari 68.000 TPS dikali Rp 200.000,- per orang dikali 2 berarti Rp 400.000,-. Itu sekitar Rp 28 miliar. Tapi, yang diminta itu Rp 48 miliar dan harus diserahkan sebelum tanggal 20 Desember 2017. Nggak sanggup saya, ini namanya saya beli rekom, saya nggak mau,” ungkap La Nyalla, sebagaimana dilansir news.detik.com (11/01/2018)

Menurut La Nyalla, karena beliau belum menyanggupi untuk menyerahkan uang tersebut, dirinya dipanggil oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke rumahnya

Saya dipanggil 08 (Prabowo) kok dimaki-maki. Prabowo itu siapa ? Saya bukan pegawainya dia, kok dia maki-maki saya,” ungkap La Nyalla dengan nada kesal, sebagaimana dilansir tribunnews.com (12/01/2018)

La Nyalla mengaku tidak menyangka akan dimarahi oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto , karena permasalahan uang Rp 40 miliar tersebut dan juga merasa disia-siakan oleh mantan Danjen Kopassus tersebut, padahal telah mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dari tahun 2009 (saat masih menjadi calon wakil presiden)

Jika Terbukti Politik Uang, Ini Ancaman Pidana bagi Prabowo Subianto

Sumber: http://sebarr.com

Menanggapi pernyataan La Nyalla tersebut, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Seletinus menegaskan bahwa jika terbukti melakukan kegiatan politik uang, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terancam pidana penjara 36 hingga 72 bulan. Selain itu,  La Nyalla yang juga menjabat Ketua Kadin Jawa Timur tersebut juga dapat diancam pidana penjara

Baik pemberi dan penerima, keduanya bisa dipidana. Sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU 10/2016). Perbedaannya, La Nyalla berada dalam situasi ‘fait accompli’ (keadaan terpaksa),” ungkap Petrus Seletinus, sebagaimana dilansir pontas.id (13/1/2018)




Lebih lanjut, Petrus Seletinus juga mendesak Satgas Anti Politik Uang Polri untuk mengusut tuntas kasus tersebut lewat pernyataan La Nyalla

Satgas Antipolitik Uang yang baru dibentuk Kapolri harus berani merespons pernyataan La Nyalla yang gagal menjadi bakal calon gubernur Jawa Timur dari Gerindra. Informasi tersebut harus dijadikan dasar dimulainya penyelidikan secara proyustisia sesuai KUHP dan UU Pilkada,” lanjut Petrus Seletinus

Selain itu, Petrus Seletinus juga mengingatkan bahwa Satgas Anti Politik Uang dibentuk atas tujuan melahirkan kepala daerah yang bersih, bebas KKN dan menjunjung tinggi NKRI serta Pancasila

Sebagai info tambahan, adapun bunyi UU No. 10/2016 pasal 187 (b) dan (c) sebagai berikut:

Pasal 187(b):
“Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan.”

Pasal 187 (c):
“Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan pidana penjara paling lama 60 bulan.”

Jika Terbukti Politik Uang, Ini Ancaman Pidana bagi Prabowo Subianto

Sumber: netralnews.com


indonesiasatu

Website resmi Indonesia Satu yang dimiliki Rudy Haryanto (Founder Indonesia Satu dan IDNEWS, praktisi blogging, Citizen Reporter Persatuan Pewarta Warga Indonesia dan Freelance Writer UC We-Media)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: