La Nyalla Laporkan Oknum Politisi Partai Gerindra ke KPK dan Polri

PDF24    Send article as PDF   

Sebagaimana telah diketahui bersama, La Nyalla dan tim kuasa hukum memutuskan untuk menempuh jalur hukum terkait permintaan uang sebesar Rp 40 miliar untuk maju sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jawa Timur 2018

Ketua Progres 98 Faisal Assegaf, selaku perwakilan tim hukum, mengungkapkan bahwa laporan akan dibuat ke Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas politik uang yang diduga dilakukan oknum Partai Gerindra

Kami minta pihak berwenang polisi dan KPK memeriksa. Ada unsur pidana, karena sudah masuk politik uang,,” ungkap Faisal Assegaf

Menurut Faisal Assegaf , dugaan adanya politik uang itu dapat menjadi bahan untuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusut kasus tersebut, apalagi saat ini Mabes Polri sudah membentuk Satgas Anti Politik Uang Polri

Selain itu, pemilik nama lengkap La Nyalla Mahmud Mattalitti juga menyatakan bahwa beliau telah mengeluarkan uang sebesar Rp 5,9 miliar kepada Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Supriyanto serta akan mencairkan cek senilai Rp 70 miliar yang dapat dicairkan apabila surat rekomendasi dari Partai Gerindra telah terbit

Ini menjadi bahan menarik. Diduga pelaku menerima uang muka Rp 5,9 miliar. Masuk ranah KPK,” tegas Faisal Assegaf

Untuk membuat laporan tersebut, Faisal Assegaf mengaku bahwa tim hukum sedang mempersiapkan bukti-bukti terkait, namun Faisal Assegaf belum dapat menjelaskan bukti-bukti tersebut

Setelah membuat laporan, Faisal Assegaf menegaskan bahwa La Nyalla dan tim kuasa hukum akan menyampaikan pengumuman ke masyarakat umum

Bukti kalau tidak punya tidak mungkin laporkan, tim lagi merampungkan dan memperkuat data,” tambah La Nyalla

Pelaporan tersebut berawal dari kekecewaan mantan Ketua Umum PSSI tersebut yang tidak jadi maju dalam Pilkada Jawa Timur 2018, meskipun sempat digadang-gadang akan maju dari Partai Gerindra setelah sempat mendapatkan surat mandat dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017

Surat mandat dengan nomor 12-0036/B/DPP-GERINDRA/Pilkada/2017 tersebut berlaku selama 10 hari dan berakhir pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 malam, dimana dalam surat rekomendasi tersebut dijelaskan bahwa nama La Nyalla sebagai cagub Jawa Timur sedang diproses oleh DPP Partai Gerindra

Karena itu, selain diminta mencari mitra koalisi, La Nyalla juga diminta untuk menyiapkan kelengkapan pemenangan, dimana beliau sempat diminta uang sebesar Rp 40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk biaya saksi dalam Pilkada Jawa Timur 2018 saat La Nyalla melangsungkan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017

Uang harus diserahkan sebelum tanggal 20 Desember 2017, namun La Nyalla belum menyanggupi permintaan tersebut

Selain itu, terdapat uang senilai Rp 170 miliar, yang disebut La Nyalla, diminta oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Supriyanto dengan perantaraan Tubagus Danil Hidayat yang merupakan orang dekat sekaligus Tim Pemenangan La Nyalla dalam Pilkada Jawa Timur 2018




Lebih lanjut, La Nyalla juga mengaku bahwa beliau telah mengeluarkan mahar senilai Rp 5,9 miliar yang diserahkan langsung Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Supriyanto serta cek senilai Rp 70 miliar yang dapat dicairkan bila surat rekomendasi Partai Gerindra telah terbit

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur Aang Kunaifi mengungkapkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur berencana melayangkan surat pemanggilan terhadap Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti dan kemungkinan juga akan memanggil Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait mahar politik Rp 40 miliar yang dimintakan kepada La Nyalla.

Kita menunggu hasil klarifikasi (La Nyalla). Nanti kalau memang ditemukan bukti permulaan dan kalau diperlukan klarifikasi kepada Ketua Umum Partai Gerindra, maka akan kita panggil pula,” ungkap Aang Kunaifi

Lebih lanjut, Aang Kunaifi menjelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur tetap akan menindaklanjuti kasus mahar politik tersebut, meskipun yang bersangkutan belum mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah, karena sesuai dengan amanah Undang-undang Pilkada, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menindak adanya aktivitas mahar politik yang menciderai demokrasi

Yang bersangkutan tidak mendaftar memang. Tetapi sebagai upaya untuk mengikis praktik mahar politik, Bawaslu Jatim punya kewajiban untuk menindak,” jelas Aang Kunaifi

Sebagai info tambahan, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan bahwa setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada partai politik atau gabungan partai politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

La Nyalla Laporkan Oknum Politisi Partai Gerindra ke KPK dan Polri

Sumber: http://sebarr.com


indonesiasatu

Website resmi One Indonesia Satu yang dimiliki Rudy Haryanto (Bacaleg DPR RI dapil Jawa Tengah 3 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Founder One Indonesia Satu dan WAG IDNEWS, praktisi blogging, Citizen Reporter Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Freelance Writer UC We-Media) dan penulis di Kompasiana)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: