Inilah Penyebab Pemprov DKI Jakarta Berisiko Tinggi Pencucian Uang

PDF24    Send article as PDF   

Sebagaimana telah diketahui bersama, Wakil Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae menyatakan bahwa risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta relatif tinggi, dimana salah satu indikatornya ialah nilai APBD DKI Jakarta yang terbilang lebih besar dibandingkan daerah lain di Indonesia, yaitu Rp 77,117 triliun

APBD-nya paling banyak, kegiatan-kegiatan ekonominya juga lebih besar, sehingga kami lihat itu sudah cukup tinggi risikonya (terjadi TPPU),” ungkap Dian Ediana Rae, sebagaimana dilansir cnnindonesia.com (16/01/2018)

Selain nilai APBD DKI Jakarta, Dian Ediana Rae menyebut transaksi dalam jumlah besar di lingkungan Pemprov DKI juga berisiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), namun beliau enggan merinci lebih lanjut terkait temuan tersebut

Sehingga kami lihat beberapa indikasi itu sudah cukup high risk. Berdasarkan kriteria itu jatuhnya ke pemprov DKI,” lanjut Dian Ediana Rae, sebagimana dilansir katadata.co.id (16/01/2018)

Meski demikian, mantan Kepala Bank Indonesia Wilayah Jabar tersebut menjelaskan bahwa temuan risiko tersebut masih dapat berubah dan hal tersebut tergantung indikator penilaian dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

“Itu dinamis tergantung indikator yang kami tanam. Bisa ke Jabar atau provinsi lain. Sementara ini DKI masih tinggi,” tegas Dian Ediana Rae, sebagaimana dilansir cnnindonesia.com (16/01/2018)

Inilah Penyebab Pemprov DKI Jakarta Berisiko Tinggi Pencucian Uang

Sumber: http://news.liputan6.com



Senada dengan Dian Ediana Rae, Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengungkapkan bahwa potensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada tahun 2018 paling tinggi terjadi di DKI Jakarta, karena DKI Jakarta memiliki nilai APBD tertinggi dibandingkan dengan daerah lain

Karena APBD-nya paling tinggi, kegiatan ekonominya juga lebih besar. Sehingga kita melihat beberapa indikasi itu sudah cukup high risk,” ungkap Kiagus Ahmad Badaruddin di Hotel Bidakara, Jakarta, sebagaimana dilansir kumparan.com (16/01/2018)

Lebih lanjut, Kiagus Ahmad Badaruddin sendiri menjelaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi agar tidak terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Pemprov DKI Jakarta yang dilakukan oleh oknum Pemprov DKI Jakarta dan juga menyatakan bahwa pihaknya tengah memantau transaksi keuangan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) agar tidak terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal tersebut dilakukan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjelang kontestasi Pilkada Serentak 2018.

Semua bank sebetulnya rentan (pencucian uang). Tapi yang lebih utama yang perlu kita saling ingatkan terutama adalah Bank Pembangunan Daerah,” tegas Kiagus Ahmad Badaruddin

Sebagai info tambahan, berdasarkan data Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), daerah yang berisiko tinggi terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hanya DKI Jakarta, sementara daerah yang berisiko menengah sebanyak 27 provinsi dan 6 provinsi lainnya berisiko rendah

Daerah yang berisiko rendah itu Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Papua Barat, Sumatera Barat, Jambi, dan Maluku Utara,” imbuh Dian Ediana Rae, sebagaimana dilansir kumparan.com (16/01/2018)

Inilah Penyebab Pemprov DKI Jakarta Berisiko Tinggi Pencucian Uang

Sumber: https://katadata.co.id


indonesiasatu

Website resmi One Indonesia Satu yang dimiliki Rudy Haryanto (Founder One Indonesia Satu dan WAG IDNEWS, praktisi blogging, Citizen Reporter Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Freelance Writer UC We-Media) dan penulis di Kompasiana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: