Pemerintah dan DPR Sepakat Batalkan Verifikasi Faktual Parpol

www.pdf24.org    Send article as PDF   

Sebagaimana telah diketahui bersama, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II DPR RI sepakat untuk membatalkan verifikasi faktual terhadap parpol peserta Pemilu 2019 dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi parpol, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 173 itu hanya ada verifikasi, tidak verifikasi faktual,” kata Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, sebagaimana dilansir poskotanews.com (16/01/2018)

Zainuddin Amali mengungkapkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebenarnya telah melakukan verifikasi parpol melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang sama dengan verifikasi faktual, karena dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), item verifikasi yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah terpenuhi, diantaranya harus ada struktur, keanggotaan, nomor rekening serta serta perwakilan daerah dan cabang parpol

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto, dimana verifikasi parpol sebenarnya telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui pendaftaran parpol melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan PKPU yang mengatur hal verifikasi faktual tersebut bertentangan dengan UU Pemilu, dimana tidak ada aturan atau norma mengenai verifikasi faktual

Sipol itu sudah sangat ketat, bagi mereka yang asal masuk data kan tertolak. Termasuk nomor rekening, 30% perempuan, itu semua diverifikasi. Kalau enggak, kan dikembalikan SK kami,” ungkap Yandri Susanto, sebagaimana dilansir nasional.sindonews.com (16/01/2018)

Lebih lanjut, Zainuddin Amali menegaskan bahwa pembatalan verifikasi faktual tersebut juga dianggap sejalan dengan arahan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan terhadap parpol serta memstikan bahwa pembatalan verifikasi faktual tidak melanggar undang-undang

Prinsip keadilan pun akan dirasakan sama oleh semua partai,” lanjut Zainuddin Amali, sebagaimana dilansir nasional.tempo.co (16/01/2018)

Penghapusan verifikasi faktual tersebut membuat verifikasi faktual terhadap empat parpol baru (Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Garuda dan Partai Beringin Karya (Berkarya)) yang telah berjalan dibatalkan dan langsung lolos sebagai parpol peserta Pemilu 2019




Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa hal yang harus diperhatikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ialah penyesuaian teknis sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), bahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memudahkan untuk menentukan parpol yang akan mengikuti Pemilu 2019

Apa pun, justru keputusan MK ini memudahkan, khususnya KPU, untuk melakukan verifikasi parpol baik partai yang lama maupun yang baru. Enggak ada masalah. Kami juga menyepakati tidak ada perubahan undang-undang,” kata Tjahjo. KPU hanya perlu menyesuaikan keputusan ini dengan peraturan KPU,” ungkap Tjahjo Kumolo, sebagaimana dilansir nasional.kompas.com (16/01/2018)

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Budiman mengungkapkan bahwa dengan pembatalan verifikasi faktual, pihaknya cukup memverifikasi berdasarkan data yang ada dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Berarti cukup dengan administrasi,” ungkap Arif Budiman, nasional.tempo.co (16/01/2018)

Sebagai info tambahan, beberapa hari lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi Pasal 173 ayat 1 dan 3 di UU Pemilu, sehingga parpol yang sebelumnya lolos verifikasi tidak perlu diproses lagi, namun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah hal tersebut, sehingga parpol yang sebelumnya telah lolos verifikasi tetap harus diverifikasi lagi untuk Pemilu 2019

Keputusan tersebut membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkejut, karena batas verifikasi parpol ialah akhir Februari 2018, padahal ada 15 parpol yang harus diverifikasi faktual, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan dua opsi untuk mengatasi keterbatasan waktu, yaitu revisi UU Pemilu atau menerbitkan perpu. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga meminta tambahan anggaran Rp 68 miliar untuk keperluan verifikasi faktual



LINE it!

indonesiasatu

Website resmi Indonesia Satu yang dimiliki Rudy Haryanto (Founder Indonesia Satu dan IDNEWS, praktisi blogging, Citizen Reporter Persatuan Pewarta Warga Indonesia dan Freelance Writer UC We-Media)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: