Ombudsman nilai penataan PKL Tanah Abang versi Anies langgar 5 peraturan

PDF24    Send article as PDF   

Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Adrianus Meliala menilai bahwa gagasan yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno telah melanggar ketentuan administratif di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hal tersebut disampaikan usai blusukan ke kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) Tanah Abang

Ya ada UU tentang jalan, tentang lalu lintas tentang jalan, Perda tentang Pedestrian tata ruang, Perda tentang ketertiban umum ada 4 itu 5 lah tentang trotoar hal hal yang eksisting dan seyogyanya di invers oleh pemerintah sendiri,” ungkap Adrianus Meliala pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018

Walaupun dengan adanya kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dibuat oleh Anies Baswedan tersebut membuat para pedagang dan pembeli merasa diuntungkan, namun pemerintah seharusnya mematuhi peraturan dan juga seharusnya ada perhatian dari pihak DPRD Jakarta

Kami berpikir dari sisi adanya ketentuan administratif yang dilanggar yang dalam hal ini tidak cocok dengan situasi ini. Jadi kami berpikir akan kembali ke bapak Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai yang memiliki ide tersebut untuk membicarakan ini,” lanjut Adrianus Meliala




Lebih lanjut, Adrianus Meliala juga menjelaskan bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta seharusnya dapat memberlakukan fungsi jalan sebagaimana mestinya. Selain itu, Adrianus Meliala juga menjelaskan bahwa ada beberapa peraturan yang seharusnya diingat

Ya pada dasarnya jangan kemudian fungsi jalan yang ada diubah secara permanen. Pada dasarnya yang terdapat beberapa UU dan Perda,” jelas Adrianus Meliala

Adrianus Meliala juga menjelaskan bahwa bila hal tersebut terus dilanggar, dapat mengakibatkan beberapa hal, diantaranya harapan besar pedagang yang ingin tetap berdagang

Tetapi, bayangkan kemudian kalau Pemda akan menggusur mereka, tentu akan melakulan perlawanan,” tutur Adrianus Meliala

Adrianus Meliala menuturkan bahwa setelah melakukan blusukan, akan memulai kajian kembali dan mereka juga akan memanggil beberapa pihak

Kami akan lakukan kajian dengan memanggil beberapa pihak. Beberapa pedagang yang ada di sini atau blok blok yang sudah sepi. Ada beberapa petugas kami yang juga ikut blusukan ke dalam. Kami bagi bagi tugas,” kata Andrianus.

Setelah mendapat hasil dari kajian tersebut, Adrianus Meliala berharap Anies Baswedan akan memberikan saran yang meningkat dan terdapat jalan keluar.

Yang penting adalah pihak Gubernur sendiri. Untuk kemudian membicarakan hal ini. Dan kami harapkan akan keluar saran atau rekomendasi yg final dan mengikat,” ungkap Adrianus Meliala



indonesiasatu

Website resmi One Indonesia Satu yang dimiliki Rudy Haryanto (Founder One Indonesia Satu dan WAG IDNEWS, praktisi blogging, Citizen Reporter Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Freelance Writer UC We-Media) dan penulis di Kompasiana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: