(DAHSYAAAAAAAT !!!) Penghina Presiden RI Bakal Dijerat Tanpa Aduan, Ini Alasannya

en.pdf24.org    Send article as PDF   

Sebagaimana telah diketahui bersama, DPR RI dan Pemerintah menyepakati pasal penghinaan terhadap Presiden RI dan Wakil Presiden RI dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) bersifat delik umum yang berarti bahwa proses hukum dilakukan tanpa perlu ada pengaduan dari korban serta dapat dikurangi masa jukumannya

Benny K. Harman (pimpinan sidang sekaligus Ketua Panitia Kerja RKUHP di DPR RI) sepakat untuk mengikuti usulan Pemerintah yang ingin menjadikan pasal tersebut sebagai delik umum

OK, kalau gitu ini tetap menjadi delik umum ya,” ungkap Benny K. Harman di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/2)

Benny K. Harman sendiri juga memberi catatan bahwa pasal tersebut akan dibahas kembali di tingkat Panja RKUHP

Pasal penghinaan presiden diatur dalam Pasal 239 ayat (1) RKUHP. Disebutkan bahwa setiap orang di muka umum menghina presiden dan wapres, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV (Rp500 juta)

Pasal 239 Ayat (2) menyebutkan, tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum, demi kebenaran, atau pembelaan diri

Meski demikian, smpat terjadi perdebatan terkait delik dalam pasal tersebut, dimana Benny K. Harman, yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, menilai bahwa pasal tersebut sebaiknya menjadi delik aduan, bukan delik umum, Karen Pemerintah belum menjelaskan secara tegas mengenai frasa penghinaan dan pembelaan diri dalam pasal tersebut

Delik aduan itu sendiri berarti setiap orang yang menghina kepala negara harus diadukan terlebih dahulu oleh pihak yang merasa dirugikan atau korban sebelum dapat diproses penegak hukum

Delik umum memiliki konsekuensi bahwa aparat akan memproses kasus tersebut dengan ataupun tanpa pengaduan dari korban

Harkristuti Harkrisnowo (perwakilan ahli tim Pemerintah) menyatakan bahwa delik umum harus diterapkan dalam pasal tersebut, karena pasal tentang penghinaan terhadap kepala atau wakil kepala negara sahabat bersifat delik umum

Selain itu, Harkristuti Harkrisnowo juga khawatir akan timbul diskriminasi terhadap kepala negara RI jika tidak setara dengan pasal penghinaan terhadap kepala negara asing

Saya merasa kita kok agak diskriminatif ya. Presiden sendiri tidak dihormati, tapi Presiden asing kita sembah-sembah,” cetus Harkristuti Harkrisnowo

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, RKUHP tentang penghinaan presiden bukan untuk kepentingan pihak tertentu, melainkan mewakili kepentingan seluruh masyarat Indonesia

Dia (kepala negara) ditempatkan dalam posisi oleh rakyat Indonesia. Bukan oleh satu, dua partai, atau sejuta, dua juta orang,” tepis Harkristuti Harkrisnowo




Sanksi dapat dikurangi

Anggota Panja RKUHP dari Fraksi PPP DPR RI Arsul Sani mengaku bahwa dirinya sepakat dengan pemerintah mengenai delik umum pasal tersebut, namun beliau meminta agar pidana penjara pada pasal tersebut kurang dari 5 tahun, karena pidana pasal penghinaan terhadap Pemerintah dalam RKUHP hanya 3 tahun dan posisi kepala negara memang rentan dengan penghinaan dan kritik, karena merupakan jabatan publik tertinggi

Arsul Sani khawatir pidana penjara 5 tahun dalam pasal tersebut berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum

Ancaman pidananya kalau perlu diturunkan,” ungkap Arsul Sani

Ketua Tim Pembahasan RKUHP dari Pemerintah Enny Nurbaningsih menyebutkan bahwa usulan pengurangan hukuman pasal tersebut dapat dilakukan, karena dapat masuk dalam kategori pidana sedang dengan masa tahanan berkisar dua atau tiga tahun penjara

Kalau dua tahunan, pemidanaan kita bukan penjara. Kita bisa menerapkan pidana pengawasan. Kalau enam bulan bisa kerja sosial,“tutup Enny Nurbaningsih



indonesiasatu

Website resmi Indonesia Satu yang dimiliki Rudy Haryanto (Founder Indonesia Satu dan IDNEWS, praktisi blogging, Citizen Reporter Persatuan Pewarta Warga Indonesia dan Freelance Writer UC We-Media)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: