DPR RI Kembali Upayakan Penghapusan Pilkada Langsung

www.pdf24.org    Send article as PDF   

Sebagian besar para pembaca mungkin masih ingat upaya Koalisi Merah Putih (KMP) untuk menghapus Pilkada Langsung pada 2014 lampau, dimana pada tanggal 26 September 2014 DPR RI berhasil mengesahkan UU Pilkada yang menghapus Pilkada langsung dan hal tersebut berartu Pilkada dilakukan tak langsung alias lewat DPRD

Meski demikian, Presiden SBY kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 agar Pilkada bisa kembali digelar secara langsung dan Perppu Pilkada SBY tersebut akhirnya menjadi Undang-Undang pada awal 2015, sehingga penghapusan Pilkada langsung berhasil digagalkan saat itu

Di tahun 2018 usaha menghapus Pilkada langsung dijalankan kembali, dimana Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) telah mengemukakan dorongan penghapusan Pilkada langsung sejak bulan Maret 2018 seusai menyambangi kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018. Saat itu Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta KPK melakukan kajian terkait Pilkada langsung

Kita minta kepada KPK melakukan pengkajian apakah benar apa yang disampaikan sebagian masyarakat kepada kami di DPR, bahwa pilkada langsung ini lebih banyak mudarat daripada manfaat,” ungkap Bambang Soesatyo (Bamsoet)

Menurut Bambang Soesatyo (Bamsoet), Pilkada langsung membutuhkan biaya politik yang tinggi dan sebaliknya, Pilkada lewat DPRD dapat menekan biaya politik tersebut dan KPK serta penegak hukum lainnya juga menjadi lebih mudah mengawasi

Pada tanggal 06 April 2018 Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengadakan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Hasil pertemuan tersebut ialah Pilkada langsung dikaji ulang dan wacana Pilkada via DPRD kembali dibahas

Pada prinsipnya, wacana Pilkada via DPRD tersebut digaungkan kembali atas pertimbangan bahwa Pilkada langsung membutuhkan biaya yang besar dan hal tersebut membuat para kepala daerah terdorong untuk korupsi dalam rangka mengembalikan duit yang habis untuk pemenangan Pilkada

Jadi intinya itu tadi, ini baru tahap diskusi tadi baru direspons oleh KPK,” jelas Tjahjo Kumolo




Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang juga politisi Partai Golkar tersebut terus melanjutkan dorongan terkait penghapusan Pilkada langsung, dimana beliau menyebutkan hal-hal buruk mengenai Pilkada langsung yang dapat mempengaruhi ranjang pasutri. Wacana terus bergulir, bahkan Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan bahwa wacana tersebut berasal dari pihak KPK

Ini kan kita membaca realitas dan saya sebagai Ketua DPR banyak menerima masukan laporan, termasuk ketika saya berkunjung ke daerah-daerah, termasuk juga ketika saya beberapa kali acara KPK,” beber Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada hari Selasa tanggal 10 April 2018

Pihak KPK yang dimaksud Bambang Soesatyo (Bamsoet) ialah Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, dimana wacana tersebut dibicarakan Pahala Nainggolan ke Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat mengobrol

Pernyataan Bambang Soesatyo (Bamsoet) tersebut langsung dibantah oleh KPK, dimana pihaknya tidak pernah mengusulkan mengusulkan Pilkada via DPRD

Sudah diklarifikasi ke pencegahan. Tidak benar ada usulan KPK agar kepala daerah dipilih oleh DPRD,” ungkap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah

Pahala Nainggolan sendiri menyatakan bahwa KPK baru berencana mengkaji sistem Pilkada langsung dengan menggandeng Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan wacana kajian tersebut juga disampaikan ke sejumlah parpol

Baru mulai ada semacam wacana yang kita lempar, masih jauh. Opsinya belum, DPRD atau nggak, itu belum,” beber Pahala Nainggolan

Meski demikian, Bambang Soesatyo (Bamsoet) tetap menjalankan promosi Pilkada tak langsung, dimana beliau mengungkapkan bahwa Pilkada langsung tidak dapat dibiarkan, karena menjadi ajang para pemodal Jakarta untuk menyuntik dana ke para calon kepala daerah, terutama daerah yang mengandung tambang dan perkebunan

Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat mengapresiasi sikap pemerintah yang diwakili Mendagri Tjahjo Kumolo yang hendak mengkaji ulang Pilkada langsung tersebut

Mengapresiasi niat pemerintah yang akan mengkaji sistem Pilkada langsung yang dilaksanakan selama ini,” tutur Martin Hutabarat

Sementara itu, PKS menyambut baik wacana penghapusan Pilkada langsung, karena Pilkada langsung lebih banyak keburukannya ketimbang kebaikannya dan lewat Pilkada tak langsung, politik uang dapat lebih mudah diawasi, sehingga pemantauannya lebih mudah, tidak seperti Pilkada langsung yang menjadi medan politik uang secara masif

Jadi kita memilih di antara mana yang lebih kecil mudaratnya dalam konteks saat ini dengan kelemahan anggaran pemerintah,” ungkap Ketua DPP PKS Al Muzzamil Yusuf

PAN juga setuju dengan wacana Pilkada tak langsung, karena Pillkada tak langsung lebih murah

Dulu sudah semuanya oleh DPRD kan ? Di DPR sudah setuju, cuma SBY keluarkan Perppu. Jadi saya kalau dikembalikan ke DPRD, oke,” ungkap Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan



indonesiasatu

Website resmi One Indonesia Satu yang dimiliki Rudy Haryanto (Founder One Indonesia Satu dan WAG IDNEWS, praktisi blogging, Citizen Reporter Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Freelance Writer UC We-Media) dan penulis di Kompasiana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: