Inilah Tantangan PSI untuk Gerakan #GantiPresiden2019

PDF24    Send article as PDF   

Sebagaimana telah diketahui bersama, tagar #GantiPresiden2019 yang digaungkan oleh kubu kontra Joko Widodo (Jokowi) marak di media sosial dan hal tersebut menimbulkan pro kontra, dimana tidak sedikit yang menyebutkan bahwa gerakan tersebut melanggar hukum dan menciderai demokrasi Indonesia

Terkait anggapan bahwa tagarĀ #GantiPresiden2019 melanggar hukum dan menciderai demokrasi Indonesia, Penasihat Presidium Alumni 212 Eggy Sudjana membantah jika tagar #GantiPresiden2019 merupakan tindakan melanggar hukum, karena hal tersebut sama halnya dengan gerakan pendukung Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan Joko Widodo (Jokowi) memimpin Indonesia dua periode

Dalam prespektif hukum, tagar ganti presiden adalah sah secara konstitusional, sama halnya mereka yang ingin Jokowi dua periode,” tegas Eggy Sudjana




Lebih lanjut, Eggy Sudjana justru mempertanyakan pihak-pihak yang menganggap bahwa tagar #GantiPresiden2019 melanggar hukum

Mengapa boleh berkoar presiden dua periode? Terus kita bikin tagar ganti presiden kok sewot ? Nggak boleh dong, ini kan demokrasi,” lanjut Eggy Sudjana

Eggy Sudjana menambahkan bahwa dalam perspektif hukum, kontetasi adalah hak untuk memilih atau dipilih

Kalaupun saya nggak milih dia, bahkan saya anti dia, boleh juga. Sepanjang koridor hukum tidak anarkis. Di dalam prespektif hukum itu clear sudah, bahwa tagar ganti presiden sah,” jelas Eggy Sudjana

Menanggapi pernyataan Eggy Sudjana tersebut di atas, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai bahwa munculnya tagar #GantiPresiden2019 merupakan hal biasa menjelang dimulainya Pilpres 2019

Sebagai political movement kita fine-fine saja di dalam demokrasi ini,” ungkap Jurubicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Uki Prayudi di Kompleks Parlemen, Senayan (Jumat, 13/4).

Menurut Dedek Uki Prayudi, pihaknya juga membuat tagar tandingan #JokowiDuaPeriode, namun beliau berharap political movement tersebut tidak berhenti di tagar saja, melainkan ada gagasan-gagasan yang dibawa dalam pesan tersebut

Ya jadi ada perang gagasan kenapa harus milik Jokowi, kenapa harus milik Prabowo, biar masyarakat semakin cerdas dan ini sangat baik buat demokrasi kita,” beber Dedek Uki Prayudi

Dalam negara demokrasi, kritikan sangat diperkenankan, apalagi pemerintah juga tidak pernah anti kritik

Yang terpenting substansi kritikannya. Dan juga orang yang mengkritik harus siap dikritik balik. Yang terpenting jangan fitnah,” tutup Dedek Uki Prayudi



indonesiasatu

Website resmi One Indonesia Satu yang dimiliki Rudy Haryanto (Bacaleg DPR RI dapil Jawa Tengah 3 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Founder One Indonesia Satu dan WAG IDNEWS, praktisi blogging, Citizen Reporter Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Freelance Writer UC We-Media) dan penulis di Kompasiana)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: