Ini yang Akan Gerus Elektabilitas Jokowi

   Send article as PDF   

Sebagaimana telah diketahui bersama, dalam survei teranyar yang dirilis Median, elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) berada di bawah 40 persen dengan 36,2 persen. Selain itu, survei tersebut juga menyebutkan bahwa 46,37 persen publik tidak menginginkan Joko Widodo (Jokowi) memimpin Indonesia lagi

Menanggapi hal tersebut, mantan Ketua Majelis Jaringan aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Beathor Surjadi menilai bahwa trend buruk dukungan ke Joko Widodo (Jokowi) tersebut akan terus terjadi bila mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak peka terhadap sejumlah isu

Ada beberapa isu potensial yang dapat dan telah menggerus suara Jokowi, ungkap Beathor Surjadi

Hal pertama yang harus menjadi perhatian Joko Widodo (Jokowi) ialah isu Tenaga Kerja Asing sebagai akibat dari keluarnya Perpres 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang sangat sensitif di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, karena mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka harus bersaing dengan Tenaga Kerja Asing dalam memperoleh pekerjaan

“Kedua, isu ambruknya beberapa infrastruktur,” lanjut Beathor Surjadi

Selain itu, ada juga isu penegakkan hukum, dimana negara dinilai tidak berpihak kepada keadilan bagi warga yang telah mendapatkan kepastian hukum (inkracht) dalam urusan lahan tanah

Selanjutnya, ada juga isu tentang utang negara yang semakin besar, banyaknya narkoba masuk ke Indonesia, dan konflik agraria antara warga lokal dengan pengusaha dan negara, tutup Beathor Surjadi




Sementara itu, Pengamat Ekonomi Politik Salamuddin Daeng menilai bahwa permasalahan BBM membuat dilema pemerintah Jokowi-JK yang akan segera berakhir, karena sekecil apapun kenaikan harga BBM, pasti akan mempengaruhi elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) sebagai petahana dalam Pilpres 2019

“” ungkap Salamuddin Daeng

Menurut Salamuddin Daeng, dalam sistem pengelolaan BBM dan sistem ekonomi yang ultra konservatif, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah agar harga BBM stabil dan perusahaan BUMN Pertamina tidak bangkrut

Hal pertama yang harus dilakukan pemerintah ialah menjaga agar tidak terjadi inflasi, karena inflasi akan mempengaruhi biaya produksi BBM

“Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dapat bekerjasama untuk memastikan inflasi nol. Sekarang ini inflasi berada pada kisaran plus minus 4 persen,” lanjut Salamuddin Daeng

Hal kedua yang harus dilakukan pemerintah ialah melakukan berbagai langkah agar harga minyak mentah tidak berubah, karena harga minyak mentah merupakan komponen utama untuk memproduksi BBM

“Harga minyak mentah harus dijaga pemerintah agar tidak melebihi USD 50 per barel. Dengan demikian harga produk BBM stabil dan bisa lebih murah,” terang Salamuddin Daeng

Hal ketiga yang harus dilakukan pemerintah ialah bekerja keras bersama BI dalam menjamin stabilitas nilai tukar, karena minyak mentah dibeli dengan mata uang dolar Amerika Serikat

“Kenaikan nilai tukar dolar terhadap mata uang rupiah akan langsung mempengaruhi biaya pembelian minyak mentah dan biaya impor BBM,” tutur Salamuddin Daeng

Hal keempat yang harus dilakukan pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, ialah menjamin tidak ada kenaikan pajak, karena pajak merupakan pungutan langsung dalam rantai suplai pengadaan BBM

Berbagai jenis pajak dalam rantai suplai pengadaan BBM merupakan penghambat bagi harga BBM murah bagi masyarakat,” tukas Salamuddin Daeng

Hal kelima yang harus dilakukan pemerintah, melalui Menteri Dalam Negeri, ialah menjamin tidak ada kenaikan pungutan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam proses distribusi BBM kepada rakyat

Bila perlu pungutan Pemerintah Daerah ditiadakan. Selama ini pungutan pemerintah daerah masih cukup tinggi dapat mencapai 10 persen,” jelas Salamuddin Daeng

Hal keenam yang harus dilakukan pemerintah ialah bekerja keras bersama Bank Indonesia agar bunga bank rendah, karena bunga bank Indonesia yang tinggi menjadi penyebab mahalnya ongkos produksi BBM dalam negeri, dimana perusahaan yang bergerak dalam rantai suplai BBM harus menutup beban bunga yang besar

Sebagaimana kita ketahui instruksi Bank Indonesia kepada bank untuk menurunkan suku bunga tidak ditaati perbankan,” terang Salamuddin Daeng

Hal ketujuh yang harus dilakukan pemerintah ialah memperjuangkan sumber utang murah bagi BUMN Pertamina, karena beban bunga utang Pertamina, terutama dari Global Bond, cukup mahal, yaitu berkisar antara 6-7 persen

Saat ini Pertamina menanggung utang sekitar Rp 137 triliun dari pasar keuangan, sehingga Salamuddin Daeng menyarankan agar pemerintah harus membantu Pertamina dalam memperoleh utang dengan bunga sangat rendah, sehingga dapat membayar beban utang yang ditanggung perusahaan BUMN tersebut serta membantu pemerintah dalam mendistribusikan BBM satu harga

“” tutup Salamuddin Daeng




Lay Cao Lay

Salah seorang penulis artikel di blog Rudy Haryanto (blog yang dimiliki Founder One Indonesia Satu dan WAG IDNEWS) dan juga website One Indonesia Satu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Yuk kita ramai-ramai subscribe YouTube Channel One Indonesia Satu dengan meng klik tombol YouTube di bawah ini

%d bloggers like this: