Senator Ini Yakin Ada Kekuatan Politik yang Tidak Kehendaki Adanya RUU Penanganan Teroris

PDF24    Send article as PDF   

Sebagaimana telah diketahui bersama, senator wakil Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) periode tahun 2014-2019 Benny Rhamdani (Brani) meyakini ada kekuatan politik yang tidak menghendaki adanya Revisi Undang-undang (RUU) penanganan teroris, karena hingga saat ini tidak ada tanda-tanda untuk melakukan revisi terhadap UU tersebut

Saya bisa meyakini ada kekuatan politik yang memang tidak menghendaki adanya revisi UU penanganan teroris ini,” ungkap Benny Rhamdani (Brani) pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 tengah malam usai mengikuti aksi solidaritas dari Manado, Sulawesi Utara untuk Jawa Timur Indonesia, yang digelar di depan Polresta Manado

Benny Rhamdani (Brani) bahkan menduga bahwa ada kekuatan politik yang secara tidak terang-terangan memberikan dukungan

Atau jangan-jangan ada kekuatan politik di sini. Dimana kekuatan mereka ini berafiliasi kemudian memberikan perlindungan untuk hidup dan tumbuhnya terorisme. Karena kalau tidak ada yang serius merespon ini, kita patut menduga dan meyakini bahwa ada kepentingan politik yang di taruh di sini,” lanjut Benny Rhamdani (Brani)




Lebih lanjut, Benny Rhamdani (Brani) menegaskan bahwa Undang-undang (UU) penanganan teroris yang berlaku saat ini tidak membuat efek jera bagi para pelaku teroris, bahkan UU terorisme saat ini tidak membuat para pelaku teror insyaf dan kembali ke jalan yang benar

Undang-undang saat ini tidak membuat efek jerah. Jangankan efek jerah, buat mereka insyaf saja tidak bisa,” tegas Benny Rhamdani (Brani)

Benny Rhamdani (Brani) mendesak pemerintahah atau pihak terkait untuk melakukan revisi terhadap UU ini.

Undang-undang saat ini masih lemah. Kalau hanya di hukum penjara tidak akan membuat mereka jerah, coba revisi lagi dan buat undang-undang tembak mati bagi para pelaku teroris,” desak Benny Rhamdani (Brani)

Benny Rhamdani (Brani) juga menyatakan bahwa jika ada sekelompok orang atau bahkan parlemen itu sendiri (anggota DPR) yang mencoba menghalangi RUU penanganan terorisme, para anggota DPR tersebut harus siap dicap sebagai bagian dari teroris

Saya tegaskan lagi. Kalau ada kelompok parlemen yang mencoba menghalangi pengesahan RUU penanganan terorisme, maka mereka (kelompok parlemen) tersebut harus siap dicap sebagai bagian dari teroris. Sebenarnya simple saja, kalau mereka coba menghalangi, mereka juga adalah bagian dari terorisme itu sendiri,” tutup Benny Rhamdani (Brani)





indonesiasatu

Website resmi One Indonesia Satu yang dimiliki Rudy Haryanto (Founder One Indonesia Satu dan WAG IDNEWS, praktisi blogging, Citizen Reporter Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Freelance Writer UC We-Media) dan penulis di Kompasiana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: