Inilah Tanggapan Peneliti LIPI Terkait RUU Antiterorisme

www.pdf24.org    Send article as PDF   

Sebagaimana telah diketahui bersama, peneliti LIPI sekaligus tim ahli DPR Poltak Partogi Nainggolan menilai bahwa definisi terorisme dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) tidak perlu ditambahkan dengan frasa motif tujuan politik, ideologi dan mengancam keamanan negara, karena nantinya dapat menyulitkan proses penegakan hukum

Justru menyulitkan. Bagaimana anda bisa mengadili ideologi orang ? Tetapi kalau sudah berbuat kan bisa (diadili). Munculnya motif politik dan ideologi itu justru bikin susah,” ungkap Partogi Nainggolan seusai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi terkait RUU Antiterorisme, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018




Lebih lanjut, Partogi Nainggolan juga tidak sependapat jika konsep definisi terorisme yang diusulkan pemerintah tersebut akan membuat aparat penegak hukum mudah men cap seseorang sebagai teroris, dimana seseorang dapat dikategorikan sebagai teroris jika telah terbukti bergabung dengan kelompok teroris tertentu, meski belum melakukan aksi terorisme dan keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok teroris dapat menjadi bukti permulaan yang cukup untuk diproses hukum

Misal dia anggota JAD. Kalau sudah ditetapkan secara internasional, PBB pun sudah menetapkan sebagai kelompok teroris mau ngapain dia di situ kalau memang tidak untuk kegiatan itu (terorisme). Itu sudah sebagai bentuk permulaan yang cukup,” lanjut Partogi Nainggolan

Sebagai info tambahan, perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah terkait definisi terorisme menjadi salah penyebab terhambatnya pengesahan RUU Antiterorisme, dimana anggota Pansus RUU Antiterorisme Arsul Sani mengakui adanya perbedaan pendapat selama proses pembahasan. Menurut Arsul Sani, pemerintah menginginkan definisi terorisme sesuai pasal 6 dan 7 draf RUU Antiterorisme yang menyatakan bahwa terorisme adalah segala perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan maksud menimbulkan suasana teror dan rasa takut menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau mengakibatkan kerusakan kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, publik atau fasilitas internasional

Sementara itu, sejumlah fraksi di DPR meminta agar dalam definisi tersebut ditambahkan frasa motif tujuan politik, ideologi dan mengancam keamanan negara dengan tujuan agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam menetapkan seseorang sebagai teroris. Seusai pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dan sejumlah sekjen parpol pendukung pemerintah, akhirnya disepakati adanya alternatif terkait ketentuan definisi, dimana parpol pendukung pemerintah tidak keberatan bila nantinya definisi tetap mencantumkan frasa motif ideologi dan politik dalam definisi, namun ketentuan tersebut tidak diletakkan dalam batah tubuh, melainkan dalam bagian penjelasan umum





indonesiasatu

Website resmi One Indonesia Satu yang dimiliki Rudy Haryanto (Caleg DPR RI dapil Jawa Tengah 5 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Founder One Indonesia Satu dan WAG IDNEWS, praktisi blogging, Citizen Reporter Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Freelance Writer UC We-Media) dan penulis di Kompasiana)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: