Dilaporkan Bawaslu ke Bareskrim Polri, Ini Saran Teddy Gusnaidi untuk PSI

PDF24 Creator    Send article as PDF   

Sebagaimana telah diketahui bersama, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meneruskan penyelidikan dugaan pelanggaran iklan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri) pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018

Laporan tersebut diterima oleh Bareskrim Polri dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/646/V/2018/BARESKRIM dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memperoleh Surat Tanda Terima Laporan Nomor:STTL/569/V/2018/Bareskrim Tertanggal 17 Mei 2018

Hari ini jam 09.30 WIB, kami sudah meneruskan temuan itu ke Bareskrim dan sudah diterima laporan. Menerima terusan dugaan tindak pidana tersebut. Nantinya ada di penyidik polisi untuk penyidikan lebih lanjut,” ungkap Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan, sebagaimana dilansir tribunnews.com (17/05/2018)

Menanggapi laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri) tersebuut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tebang pilih, karena hanya menyasar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai partai baru, padahal ada berbagai laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait dugaan pelanggaran start kampanye

Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Indonesian Election Watch melaporkan 12 partai ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas dugaan mencuri start kampanye, mulai dari iklan di televisi hingga media cetak

Ini sama sekali tidak diproses. Apakah karena kami partai baru yang tidak mempunyai kekuatan politik apa pun di parlemen ? Apakah ini karena keengganan sebagian pihak melihat partai ini tumbuh berkembang di masyarakat? Saya enggak tahu persis. Sekali lagi kami merasa dizalimi,” ungkap Raja Juli Antoni dalam konferensi pers di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Jalan Wahid Hasyim nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018

Pada tanggal 18 Mei 2018 seorang netizen bernama Teddy Gusnaidi menulis sebuah artikel dalam website pribadi beliau, dimana dirinya menilai bahwa dari pasal Materi Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan UU Pemilu, bila dibandingkan dengan materi iklan yang dimuat di Jawa Pos, tidak ada satupun yang klop, apalagi belum ada Calon Presiden dan Wakil Presiden secara resmi yang berarti bahwa belum ada visi misi dan program Capres-Cawapres




Lebih lanjut, Teddy Gusnaidi menjelaskan bahwa pasal untuk mempidanakan parpol tersebut hanya untuk materi visi, misi dan program, bukan untuk citra diri. Metode kampanye itu sendiri banyak, namun tidak semua metode kampanye Pemilu dikenakan sanksi dan metode kampanye ada dalam pasal 275 ayat 1. Bila Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mempidanakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hanya dengan pasal Materi Kampanye Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sepertinya yakin bahwa hal tersebut lemah, karena Materi Kampanye Pemilu berdasarkan UU Pemilu tidak sama dengan Materi iklan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dimuat dalam koran Jawa Pos

Teddy Gusnaidi menduga bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mungkin menyadari pasal materi Kampanye Pemilu tidak dapat menjerat Partai Solidaritas Indonesia (PSI), lalu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencoba menjerat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan hal citra diri, namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak cermat, karena tidak ada pasal pidana terkait citra diri, dimana tidak ada bab kampanye Pemilu di UU Pemilu yang memaparkan hal citra diri dan citra diri itu sendiri tidak dapat disamakan dengan visi misi dan program. Pasal 1 angka 35, membedakan dua hal tersebut, dimana visi misi dan program berbeda dengan citra diri. Untuk visi misi dan program ada pasal pidananya, sedangkan untuk citra diri tidak ada pasal pidananya

Teddy Gusnaidi juga menegaskan bahwa bila dipaksakan walau tanpa dasar hukum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) seharusnya melaporkan semua parpol peserta Pemilu 2019 ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri), karena semua parpol melakukan kampanye Pemilu, memasang logo dan nomor urut, bahkan video-video parpol dalam website resmi mereka, sebagaimana termuat dalam pasal 275 ayat 1 huruf f, yaitu iklan di internet

Di akhir artikel yang ditulis beliau, Teddy Gusnaidi menyarankan agar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melaporkan balik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri), karena berupaya mempidanakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan pasal yang tidak ada dalam UU Pemilu. Selain itu, Teddy Gusnaidi menyarankan agar dalam laporan balik ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri) tersebut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memaparkan kerugian mereka, baik mengenai urungnya partisipasi beberapa pihak ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI), tercorengnya nama baik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hingga ketidaknyamanan perasaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas perbuatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Untuk info selengkapnya, silahkan login ke akun Twitter Anda, lalu klik link yang dicantumkan dalam tweet akun Twitter Teddy Gusnadi di bawah ini





indonesiasatu

Website resmi One Indonesia Satu yang dimiliki Rudy Haryanto (Caleg DPR RI dapil Jawa Tengah 5 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Founder One Indonesia Satu dan WAG IDNEWS, praktisi blogging, Citizen Reporter Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Freelance Writer UC We-Media) dan penulis di Kompasiana)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: