Apa Susahnya Cabut Izin Alexis dan Pulau Reklamasi ?

www.pdf24.org    Send article as PDF   

Dalam satu tahun pemerintahannya di Jakarta, Anies mem-blow up realisasi janji-janji kampanyenya lalu. Secara umum janji Gubernur DKI terbagi atas tiga kategori janji, pertama tentang penegakan hukum (penghentian reklamasi, penutupan Alexis), kedua soal kesejahteraan (rumah DP 0 rupiah, OK OC), Ketiga, soal revitalisasi kebijakan pemerintah sebelumnya (KJP Plus, OK OC Trip)

Janji Penegakan Hukum

Untuk janji penegakan hukum merealisasikannya sangat mudah, ibaratnya tinggal menerbitkan aturan baru, soal justifikasinya bisa disusun oleh para penasehat. Bila ada tuntutan hukum balik dari pihak yang dirugikan, Pemda ada biro hukum dan dana untuk membayar pengacara dari luar bila biro hukum tak mampu

Hal menarik dari penerbitan aturan pencabutan ijin dan pembatalan reklamasi serta penutupan Alexis adalah cerita di balik kebijakan ini. Pertanyaannya, apakah pembatalan ijin dan pencabutan HGB pulau reklamasi menjadi solusi terbaik ?

Mengingat para pengembang reklamasi ini telah mengucurkan investasi tak sedikit, bisa jadi uang yang ditanam adalah hutangan dari perbankan. Belum bangunan fisik di pulau reklamasi yang mangkrak dan menjadi tak bernilai

Apakah para investor dan pengembang bakal pasrah ? Bila pun mereka diam saat ini, saya yakin ada negosiasi di bawah meja antara Anies dengan para pengembang. Bila tak diawali kesepakatan dua pihak, saya yakin para pengembang ramai-ramai mengajukan gugatan hukum

Demikian halnya soal kebijakan penutupan Alexis, apa modus sesungguhnya ? Mengapa saya berpikir seperti itu, karena hotel-hotel lain seperti Alexis masih eksis. Toh mereka aman-aman saja, sepengetahuan saya Alexis juga mempunyai usaha sejenis dengan nama berbeda




Janji Kesejahteraan

Realisasi janji ini paling sulit bagi Anies, bila ditelaah lebih cermat skema pembiayaan dan pembelian program rumah DP 0 rupiah tak jauh beda dengan skema dari developer swasta. Pembedanya adalah program ini disponsori oleh Pemda DKI Jakarta

Pada masa kampanye kubu Anies-Sandi optimis bakal mewujudkan program ini, faktanya Pemda sendiri kelimpungan menyediakan lahannya. Bank tanah Pemda mungkin cukup, namun secara bisnis tak laik untuk dikonversi dalam program kepemilikan rumah DP 0 rupiah

Secara bisnis lebih menguntungkan disewakan ke pihak swasta. Mengingat luas lahan di DKI Jakarta tidak bertambah dan nilainya naik terus, sementara populasi di DKI Jakarta terus meluber

Soal program OK OC, saya tak mau berkomentar, sebab memang tak layak di komentari, juga soal KJP dan subsidi daging. Saya tertarik dengan janji tidak menggusur, faktanya menurut LBH Pemda melakukan penggusuran lebih dari seratus titik

Kantong-kantong kemiskinan di Jakarta masih banyak, meski Anies pernah pamer angka kemiskinan di Jakarta turun. Di segala penjuru DKI Jakarta mudah ditemui pemukiman kumuh yang tidak layak huni dan sanitasi yang buruk

Saya sangat berharap kantong-kantong kemiskinan di Jakarta makin berkurang, bagaimana pun juga Pemda DKI Jakarta mempunyai otoritas dan kemampuan untuk menggulanginya. Jangan lupa, musim hujan segera tiba, warga Kampung Melayu Kecil, Bidara Cina, Rawajati, Bukit Duri merindukan hunian bebas banjir

Artikel ini juga saya tulis dan terbitkan di Kompasiana dengan judul “Apa Susahnya Cabut Izin Alexis dan Pulau Reklamasi?




Sigit Bud

Sigit Budi Cahyono ialah salah seorang kontributor di Kompasiana, UCNews, Kumparan dan One Indonesia Satu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: