AD/ART HMI Tegaskan Bahwa Saddam Masih Sebagai Ketua Umum PB HMI

www.pdf24.org    Send article as PDF   

ONEINDONESIASATU.COM, JAKARTA – Penjelasan AD/ART, berikut penjelasan proses pemecatan dan pergantian Ketua Umum PB HMI yang termuat di Konstitusi HMI Hasil Kongres Ke-XXX di Ambon, tepatnya termuat di bagian Anggaran Rumah Tangga HMI Pasal 21 (Ayat 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17): 

Ayat 9: Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Kongres apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:

a. Membuat pernyataan publik atas nama PB HMI yang melanggar Anggaran Dasar pasal 6.

b. Terbukti melanggar Anggaran Dasar pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga pasal 52.

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga pasal 21 ayat 4.

Ayat 10: Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan/pengambilan sumpah jabatan Ketua Umum sebelum Kongres hanya dapat melalui:

a. Keputusan sidang Pleno Pengurus Besar yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan Sidang Pleno Pengurus Besar apabila pemberhentian Ketua Umum diusulkan melalui Keputusan Rapat Harian Pengurus Besar yang di setujui oleh 2/3 jumlah Pengurus Besar.

b. Keputusan Sidang Pleno Pengurus Besar atau Rapat Harian Pengurus Besar yang disetujui 50%+1 jumlah suara utusan Sidang Pleno Pengurus Besar atau 50%+1 jumlah Pengurus Besar apabila Ketua Umum diusulkan oleh minimal ½ jumlah Cabang penuh.

Ayat 11: Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi disertai tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI). 

Ayat 12: Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentiannya di tetapkan. 

Putusan Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima. 

Ayat 13: Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Jendral Pengurus Besar secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Besar terdekat. 

Ayat 14: Bila Sekretaris Jendral tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri atau berhalangan tetap hingga 2 kali Rapat Harian yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat otomatis dari Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi hingga dipilih, diangkat dan disumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Besar yang terdekat.

Ayat 15: Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Besar untuk memilih Pejabat Ketua Umum, Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) dan untuk selanjutnya mengundang sebahagian atau keseluruhan anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) menjadi saksi dalam Rapat Harian Pengurus Besar. 

Ayat 16: Rapat Harian Pengurus Besar untuk memilih Pejabat Ketua Umum langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui 17 Musyawarah atau pemungutan suara dari calon-calon yang terdiri dari Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang. 

Ayat 17: Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dilakukan oleh koordinator Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) atau anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI). yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI). (ari)

Arianto Deni Candra Kurnuawan

Mahasiswa semester 9 UNESA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: