(WASPADALAH dan VIRALKAN !!!) Indonesia Mau Dibikin Chaos Seperti di Venezuela

   Send article as PDF   

Sebagaimana telah diketahui bersama, pada tanggal 22 Mei 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mengumumkan hasil penghitungan suara untuk Pilpres 2019 dan Pileg 2019

Meski demikian, kita semua perlu mewaspadai gerakan-gerakan inkonstitusional yang dilakukan oleh kaum radikalis dan intoleransi serta golongan khilafahisme (termasuk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang secara resmi ditetapkan sebagai organisasi terlarang) dengan menunggangi kekalahan Prabowo-Sandi setelah pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang diharapkan akan dilakukan pada tanggal 22 Mei 2019

Sebenarnya tindakan-tindakan yang mengarah kepada pemaksaan kehendak tersebut telah tercium dari awal (walaupun belum sampai pada titik klimaks), diantaranya dengan menciptakan opini bahwa hasil Pilpres 2019 curang dalam masa kampanye, dimana kubu Prabowo-Sandi menggulirkan doktrin bahwa pihaknya akan dicurangi dalam Pemilu 2019, padahal saat itu Pemilu 2019 belum digelar

Saat itu kubu Prabowo-Sandi terus-menerus mendoktrin rakyat bahwa hasil Pemilu 2019 akan curang dan juga mem framing isu bahwa kubu Jokowi – KH Ma’ruf Amien telah melakukan kecurangan dengan narasi-narasi yang menyesatkan rakyat

Tujuan besar mereka sangat-sangat jelas, yaitu untuk menimbulkan mosi tidak percaya rakyat terhadap lembaga pemilu yang kredibel, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu, serta membangun opini masyarakat luas bahwa hasil Pemilu 2019 dicurangi oleh kubu Jokowi – KH Ma’ruf Amien

Setelah Pemilu 2019 digelar (17 April 2019), Prabowo Subianto terus menerus mendeklarasikan dan memproklamirkan kemenangan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019, bahkan sampai mengundang sejumlah media asing

Konferensi pers dan deklarasi kemenangan yang terus-menerus dilakukan oleh kubu Prabowo-Sandi berdasarkan hitungan internal tersebut jelas-jelas merupakan skenario yang mengarah kepada tuntutan agar Pemilu 2019 diulang

Selain itu, Prabowo Subianto bahkan juga menyatakan bahwa dirinya menolak hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bila Jokowi – KH Ma’ruf Amien yang memenangkan Pilpres 2019 dan hal tersebut merupakan strategi yang dilakukan oleh kubu Prabowo-Sandi untuk mendelegitimasi lembaga pemilu, yaitu strong>Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)

Sampai di sini, para pembaca perlu memahami bahwa apa yang dilakukan oleh kubu Prabowo-Sandi dan yang ditunggangi oleh kaum radikalis dan intoleransi serta golongan khilafahisme tersebut di atas merupakan sejumlah strategi jahat yang didesain serta dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif

Kubu Prabowo-Sandi bahkan telah menyiapkan skenario mengerikan dengan sangat rapi, dimana dengan dalih kecurangan dalam Pemilu 2019, mereka akan menggerakan massa untuk mengepung Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu serta memaksa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memenangkan Prabowo-Sandi

Jika tidak berhasil, kubu Prabowo-Sandi bisa saja membakar ataupun merusak Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), agar semua bukti kemenangan Jokowi – KH Ma’ruf Amien musnah, lalu mereka dapat meminta agar Pilpres 2019 diulang dalam rangka memenangkan Prabowo-Sandi

Sesungguhnya kubu Prabowo-Sandi yang ditunggangi oleh kaum radikalis dan intoleransi serta golongan khilafahisme yang menunggangi momen Pemilu 2019 tersebut lebih memilih aksi pemaksaan kehendak secara berjamaah, atau lebih tepatnya, pemaksaan kemenangan dengan pengerahan kekuatan massa umat radikal hanya demi merebut kemenangan yang sudah sangat-sangat dan sangat mustahil diraih kubu Prabowo-Sandi

Hal lainnya yang tak kalah mengejutkan ialah sejumlah strategi yang dibuat dan dijalankan oleh kubu Prabowo-Sandi tersebut di atas ternyata mirip seperti yang terjadi di Venezuela. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya bila kita membaca penjelasan mengenai perebutan kekuasaan yang terjadi di Venezuela




(WASPADALAH dan VIRALKAN !!!) Indonesia Mau Dibikin Chaos Seperti di Venezuela

Kisruh ‘kudeta’ kursi kepresidenan Venezuela kian panas setelah Presiden Majelis Nasional, Juan Guaido, mendeklarasikan diri sebagai pemimpin interim di tengah gelombang protes anti-Nicolas Maduro

Polemik ini sebenarnya bermula ketika Venezuela menggelar pemilihan umum pada 20 Mei 2018. Saat itu, popularitas Maduro terpuruk di tengah protes masyarakat yang menganggapnya gagal membawa Venezuela keluar dari krisis

Di bawah pemerintahannya, Venezuela mengalami hiperinflasi hingga 10 juta persen, krisis produksi minyak, tingkat kelaparan dan kriminalitas yang tinggi, hingga berujung pada kemiskinan

Ia pun disebut menghalalkan segala cara untuk memenangkan pemilu, dimulai dengan pembentukan Majelis Konstituen pada Agustus 2017. Kewenangan majelis tersebut dapat menggantikan parlemen di bawah Majelis Nasional yang saat itu dikuasai oposisi

Sejumlah kejanggalan pada pilpres itu kemudian mulai menuai kecurigaan berbagai pihak, termasuk tanggal penyelenggaraannya. Awalnya, pemilu dijadwalkan digelar pada Desember 2018, tapi kemudian dipercepat menjadi 22 April hingga 20 Mei 2018

Sejak Februari 2018, pemimpin koalisi oposisi Venezuela menyatakan akan memboikot pilpres. Mereka percaya pilpres tersebut sudah diatur untuk memenangkan Maduro

Maduro akhirnya memenangkan pilpres 2018 dengan perolehan 67,7 persen suara dan kembali memegang kekuasaan hingga 2025

Namun, sejumlah analisis dan jajak pendapat menunjukkan bahwa pemilu tersebut merupakan pilpres dengan angka pemilih terendah di era demokrasi negara tersebut

Dengan 92 persen suara terhitung, koalisi oposisi Broad Front mengklaim hanya sekitar 30 persen masyarakat Venezuela yang memberikan suaranya dalam pilpres 2018

Dua kandidat lawan Maduro di pilpres, yakni Henri Falcon dan Javier Bertucci, menolak hasil pilpres tersebut dan menyatakan bahwa proses pemilu tidak sah

Falcon mengecam pilpres tersebut sebagai pemilu sistematis. Ia menuding pemerintah memberikan imbalan agar masyarakat memilih Maduro, dan pengawas pemilu dilarang mengawasi di banyak tempat pemilihan

(WASPADALAH dan VIRALKAN !!!) Indonesia Mau Dibikin Chaos Seperti di Venezuela

Dewan Pemilihan Nasional (CNE), yang bertugas mengawasi pemilihan di Venezuela, diklaim tak bertugas dengan semestinya lantaran dikendalikan oleh simpatisan Maduro

Negara-negara seperti AS, Australia, hingga organisasi internasional mulai dari Perserikatan Bangsa Bangsa, Uni Eropa, hingga Organisasi Negara Amerika pun meragukan keabsahan pilpres itu

Meskipun menuai banyak kritik, Maduro tetap disumpah kembali menjadi presiden Venezuela pada 10 Januari 2019

Semenjak Maduro mengambil sumpah, berbagai aksi protes melawan pemerintahannya menyemut di berbagai penjuru negara

Sehari setelah Maduro resmi menjadi presiden, Guaido mengadakan demonstrasi di Caracas. Saat itu, Majelis Nasional menyatakan Guaido sebagai sosok presiden interim Venezuela sesuai konstitusi

Pernyataan tersebut dijawab dengan cibiran Maduro yang menyebut Guaido dengan sebutan ‘bocah’. Menteri Kekuatan Populer untuk Layanan Penjara Venezuela, Iris Varela, bahkan mengaku telah menyiapkan sel penjara untuk oposisi tersebut

Pada 13 Januari, Guaido ditahan oleh Layanan Intelijen Bolivarian (SEBIN) selama 45 menit. Beberapa hari setelah itu, sekelompok mantan tentara dan polisi di Peru mengumumkan dukungan mereka untuk Guaido, diikuti dengan demonstrasi dukungan ribuan warga di Carabobo, Valencia, dan kota-kota lain

Rentetan protes terus bergulir hingga kini, dengan dukungan dari berbagai pejabat tinggi negara-negara lain, termasuk Presiden AS, Donald Trump, dan wakilnya, Mike Pence

Setidaknya 13 orang dilaporkan tewas dalam dua hari demonstrasi besar-besaran melawan Maduro, Senin pekan ini. Di hari yang sama, 27 personel militer ditahan otoritas Venezuela karena menyatakan keinginan membelot

Dalam sebuah video, puluhan tentara itu mengajak masyarakat untuk mendukung mereka dengan menggelar aksi pada Senin (21/1). Para warga pun turun ke jalan, menggelar aksi yang kemudian berujung ricuh

Demonstrasi ini disebut-sebut sebagai bentrokan paling signifikan antara pemerintah dan oposisi setelah protes sebelumnya yang menewasan 125 orang antara April dan Juli 2017

Di tengah kisruh ini, pemimpin Majelis Nasional, Juan Guaido, mendeklarasikan diri sebagai presiden interim Venezuela dan langsung mendapatkan dukungan dari Trump dan sejumlah pemimpin negara Amerika Latin lainnya

Menurut Trump, Majelis Nasional pimpinan Guiado adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang sah pilihan rakyat Venezuela

Di tengah ketidakjelasan kepemimpinan ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta Venezuela menggelar dialog untuk menghindari krisis politik

Sumber: ‘Kudeta’ Venezuela, Kisruh Pemilu Berujung Perebutan Takhta

Dari ulasan panjang lebar yang diterbitkan dalam website CNN Indonesia tersebut, para pembaca dapat melihat bahwa cara-cara yang dilakukan oleh kubu Prabowo-Sandi demi meraih kemenangan dalam Pilpres 2019 tersebut mirip dengan yang terjadi di Venezuela, dimana saat kubu oposisi kalah, pihak yang kalah tersebut terus-menerus mengakui kemenangan mereka dengan dalih Pilpres curang

Dengan tudingan kecurangan dalam Pemilu, mereka memaksa Pemilu Venezuela digelar ulang dan kepemimpinan Venezuela berakhir dengan perebutan kekuasaaan

Skenario kisruh Pemilu 2019 yang dirancang dan dijalankan oleh kubu Prabowo-Sandi di Indonesia hampir sama persis dengan kisruh Pemilu di Venezuela yang berakhir dengan perebutan kekuasaan, namun Prabowo Subianto dan para kroni-kroninya tersebut tidak menyadari bahwa mereka justru sedang menggali kuburan mereka sendiri

Kenapa ??? Karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kubu Prabowo-Sandi selama ini telah mengarah kepada perilaku inkonstitusional dan aksi-aksi tidak beradab tersebut sangat mengganggu dan memalukan bangsa Indonesia di mata dunia, sehingga predikat Indonesia sebagai negara demokratis pun ternodai oleh aksi menang-menangan dan juga presiden-presidenan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dan para kroni-kroninya tersebut

Menanggapi aksi-aksi inkonstitusional yang dilakukan oleh kubu Prabowo-Sandi tersebut, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dengan tegas menyatakan bahwa TNI tidak akan mentolerir segala jenis bentuk tindakan intoleransi yang merusak proses demokrasi serta mengganggu keamanan nasional, apalagi perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam konteks Pemilu yang bersifat sakral

Jika Prabowo Subianto dan para kroni-kroninya (Amien Rais, para pentolan Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), Forum Umat Islam (FUI), PA 212 maupun para pentolan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)) tetap nekat, hukum mau tidak mau akan melibas mereka semua karena merekalah yang selama ini menjadi tokoh-tokoh utama yang memprovokasi serta menyerukan rakyat untuk melakukan perlawanan dan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah jika negara Indonesia chaos nantinya setelah pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang diharapkan akan dilakukan pada tanggal 22 Mei 2019

Kalau hati nurani telah menjadi buta akibat haus akan kekuasaan dan bila politik identitas dibalut dengan ambisi berkuasa dan tidak kesampaian, ujung-ujungnya ialah makar terhadap pemerintahan yang sah

Hal tersebut bisa saja terjadi, karena sudah lebih dari 20 tahun Prabowo Subianto berambisi untuk menjadi Presiden, namun semuanya tidak pernah berhasil alias gatot (gagal total)

Sebagai info tambahan, pada tanggal 17 Mei 2019 Kedutaan Besar Amerika Serikat unyuk Indonesia mengeluarkan “security alert” (peringatan keamanan) untuk para warga negara Amerika Serikat yang sedang berada di Indonesia terkait pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang diharapkan akan dilakukan pada tanggal 22 Mei 2019 dan juga terkait demonstrasi yang akan diadakan di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)

(WASPADALAH dan VIRALKAN !!!) Indonesia Mau Dibikin Chaos Seperti di Venezuela

Dalam “security alert” (peringatan keamanan) tersebut disebutkan bahwa pejabat Polri secara terbuka menyebutkan risiko terorisme yang meningkat sehubungan dengan finalisasi hasil Pemilu 2019 dan media telah melaporkan penangkapan orang-orang Indonesia baru-baru ini atas tuduhan terorisme

(WASPADALAH dan VIRALKAN !!!) Indonesia Mau Dibikin Chaos Seperti di Venezuela

Lebih lanjut, “security alert” (peringatan keamanan) tersebut juga memberitahukan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh warga negara Amerika Serikat yang sedang berada di Indonesia, diantaranya:

– Hindari area di mana demonstrasi atau demonstrasi politik terjadi dan berhati-hati jika berada di sekitar pertemuan besar

– Tetap mengikuti berita teraktual yang diberitakan media lokal, waspada terhadap lingkungan sekitar Anda dan tetap menjaga keamanan pribadi setiap saat

– Mendaftarkan diri dalam Smart Traveler Enrollment Program (STEP) untuk menerima pembaruan keamanan

– Follow Twitter dan Facebook Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya di Twitter serta Twitter dan Facebook Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta

Diterjemahkan secara bebas dari “Security Alert: U.S. Embassy Jakarta, Indonesia, May 17, 2019

Setelah membaca artikel ini, jangan lupa untuk share artikel ini ke media sosial sebanyak-banyaknya, agar lebih banyak lagi orang-orang yang mengetahui sejumlah strategi yang dirancang dan kubu Prabowo-Sandi untuk merebut kekuasaan secara paksa




Anonymous

Penulis yang tidak mau diketahui identitasnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: