Sertifikat Ganda Penghalang Reformasi Agraria

   Send article as PDF   

SIDOARJO – Baru-baru ini telah ‘booming’ mengenai kasus sertifikat ganda yang marak terjadi. Sedangkan di dalam sistem hukum nasional telah diatur mengenai hukum tanah dan harus sejalan dengan konstitusi yang berlaku di negara kita yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Akibatnya, terjadi persengketaan di bidang pertanahan menimbulkan konflik antar warga masyarakat yang bersengketa. Berkaca dari hal tersebut, dirasa perlu adanya jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas kepemilikan tanah yang sah.

Untuk mendapatkannya, maka masyarakat perlu mendaftarkan tanah guna memperoleh sertifikat hak atas tanah yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah.

Akan tetapi, seiring dengan tingginya nilai dan manfaat tanah yang sangat menggiurkan, banyak orang yang berupaya memperoleh bukti kepemilikan tanah dengan memiliki sertifikat ganda dimana data yang ada pada sertifikat tidak sesuai dengan yang ada pada buku tanah.

Dan terjadinya tindak pemalsuan sertifikat seperti penerbitan sertifikat yang didasarkan pada surat keterangan pemilikan yang dipalsukan, stempel BPN dan pemalsuan data pertanahan.

Dalam praktik pemegang sertifikat tanpa jangka waktu tertentu dapat kehilangan haknya disebabkan gugatan pihak lain yang berakibat pembatalan sertifikat disebabkan cacat hukum administrasi.

Dengan adanya cacat hukum administrasi menimbulkan sertifikat ganda karena sertifikat tidak dipetakan dalam peta pendaftaran tanah atau peta situasi daerah tersebut.

Sengketa sertifikat ganda timbul karena adanya keberatan dari pihak yang dirugikan berupa tuntutan atas keputusan Tata Usaha Negara yang di tetapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Badan Pertanahan Nasional. Akibat sengketa sertifikat ganda kekuatan hukum sertifikat akan hilang.

Lahirnya sertifikat ganda, tidak lepas dari tindakan pejabat kantor pertanahan itu sendiri, seperti  membatalkan sebuah sertifikat yang lama dan menerbitkan sertifikat yang baru untuk dan atas nama orang lain tanpa sepengetahuan pemilik yang namanya tercantum dalam sertifikat tanah yang lama.

Bahkan penerbitan sertifikat yang baru dilakukan oleh Pejabat kantor Pertanahan tanpa prosedur hukum. Di samping itu, sertifikat ganda biasa juga disebabkan oleh tidak dilaksanakannya UUPA dan peraturan pelaksanaannya secara konsekuen dan bertanggung jawab, disamping itu juga adanya orang yang berusaha untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sertifikat ganda umumnya terjadi pada tanah yang masih kosong atau belum dibangun.

Dalam proses perwujudan reformasi agrarian yang sebenar benarnya, diperlukan adanya landasan hokum yang kuat dan penegasan dan kejelasan prosedur yang harus dilakukan untuk penerbitan sertifikat tanah yang sah dan tidak ada lagi sertifikat ganda yang dapat menjadi penghambat reformasi agraria juga mengoptimalkan administrasi pertanahan dan pembuatan peta pendaftaran tanah.

Dengan adanya peta pendaftaran tanah dan administrasi pertanahan yang baik, kesalahan penempatan letak dan batas dapat diketahui sedini mungkin.

Sertifikat ganda jelas membawa akibat ketidak pastian hukum pemegang hak-hak atas tanah yang sangat tidak diharapkan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia.

Oleh : Siti Zubaidah – Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Arianto Goder

Mahasiswa semester 9 UNESA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: