LBH Pembela Pancasila Meminta MA untuk menjadi Pemohon Intervensi

   Send article as PDF   

JAKARTA, oneindonesiasatu.com – Sehubungan dengan adanya Pengujian Materiil atas Pasal 3 Ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Terhadap Pasal 416 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Maka LBH Pembela Pancasila turut menjadi Pemohon Intervensi sebagai pihak yang berkepentingan dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945

Dan tetap terjaganya Kesatuan dan Persatuan Bangsa, sehingga merasa terpanggil dan perlu terlibat dalam pemeriksaan Permohonan Uji Materiil dimaksud di Mahkamah Agung.

Hal mana ketentuan dimaksud menurut pandangan LBH Pembela Pancasila telah memenuhi kriteria keilmuan hukum dan sesuai dengan perkembangan zaman, baik secara substansi materiil (maupun formil pembuatannya), dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2019, dari pengujian suatu peraturan KPU tidak bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Disamping itu, keberlakuan Perma No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, ketentuan pengujian dari suatu PKPU secara imperative juga telah diatur dalam Pasal 76 ayat 3 UU No 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU.

Ketentuan-ketentuan tersebut memang diperlukan karena sebagaimana terminologi hukum yang mengatakan “ad ea quae frequentius accidunt jura adaptanture (hukum harus disesuaikan dengan hal-hal yang sering terjadi di masyarakat/ Laws are adapted to those cases which more commonly occur).

Guna dapat mengantisipasi perkembangan sosiologis masyarakat baik secara nasional maupun global, yang paham- pahamnya dapat mendestruksi tegaknya kedaulatan negara dan mendistorsi terjaganya Persatuan dan Kesatuan bangsa.

Oleh karena itu, dengan adanya para pihak Pemohon pengujian undang-undang (judicial review) tersebut, maka LBH Pembela Pancasila sebagai Pemohon Intervensi sangatlah beralasan merasa ada hak dan/atau kewenangannya secara tidak langsung terpengaruh oleh pokok permohonan, dan karena kepedulian Pemohon Intervensi yang tinggi terhadap pokok permohonan dimaksud.

Sehingga merasa perlu dilibatkan dalam proses pemeriksaan dari Pengujian MateriIl tersebut, dan untuk itu LBH Pancasila berharap Majelis Hakim Mahkamah Agung antara lain :

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon untuk ditetapkan menjadi Pemohon Intervensi dalam pemeriksaan perkara Uji Materiil No. 40 P/HUM/2019 dan Perkara No. 44 P/HUM/2019.

2. Menyatakan Permohonan Uji Materi Pemohon sebagaimana dimaksud perkara Uji Materiil No : 40 P/HUM/2019 dan Perkara No. 44 P/HUM/2019 ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

3. Menyatakan Peraturan KPU No. 5 tahun 2019 baik secara formil maupun materiil adalah konsitusional dan tidak bertentangan dengan Undang -Undang No.7 tahun 2017, sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk seluruhnya dan memerintahkan Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara.

4. Menghukum Pemohon Uji Materiil untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Oleh : Dr. T. Mangaranap Sirait, S.H., M.H., Roslina Simangunsong, S.H., M.H., dan Teddi Adriansyah, S.H., M.H.

Arianto Goder

Mahasiswa semester 9 UNESA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: