PSI Sebut Prabowo-Sandi Pecundang Pemilu Terburuk, Ini Penjelasannya

   Send article as PDF   

Sebagaimana telah diketahui bersama, paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi kembali mempermasalahkan pelanggaran secara Terstruktur, Masif dan Sistematis (TSM) dalam Pilpres 2019 dan juga kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA)

Ketua Kuasa Hukum Jokowi-Amin, yaitu Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa permohonan kasasi tersebut telah diregistrasi sebagai Perkara Nomor 2P/PAP/2019 tanggal 03 Juli 2019 (seminggu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Prabowo-Sandi tentang kecurangan dan pelanggaran Terstruktur, Masif dan Sistematis (TSM) dalam Pilpres 2019) dan Prabowo-Sandi diketahui memberi kuasa kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nicholay Aprilindo Associates untuk menangani perkara tersebut

Menurut Yusril Ihza Mahendra, perkara tersebut kini sedang diperiksa oleh Mahkamah Agung (MA) yang tengah dalam proses menunggu tanggapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) RI selaku termohon. Pengajuan perkara kasasi kedua kalinya ini dilakukan .

Perkara tersebut sebelumnya telah diajukan ke Bawaslu oleh Ketua BPN Prabowo Sandiaga, Djoko Santoso, tetapi lembaga pengawas pemilu itu menyatakan perkara pelanggaran Administrasi TSM yang diajukan oleh BPN Prabowo Sandi itu tidak dapat diterima atau N.O. atau niet ontvanklijk verklaard,” jelas Yusril Ihza Mahendra




Menanggapi pengajuan kasasi tersebut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritisi langkah hukum BPN Prabowo– Sandi yang mengajukan kasasi terkait putusan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Agung (MA) tersebut. Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Uki Prayudi melihat bahwa ada ketidakkonsistenan antara ucapan dan perbuatan dalam kubu 02. Elite-elite politik kubu 02, dimana dalam banyak kesempatan, elit-elit politik kubu 02 menyatakan bahwa mereka akan menghormati dan menerima apa pun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Tim BPN belum bisa menerima realitas politik di Pilpres 2019. Padahal semuanya sudah diuji di Mahkamah Konstitusi dan diputus secara objektif, berdasarkan fakta, dan keyakinan kuat para hakim MK,” ungkap Dedek Uki Prayudi dalam keterangan pers pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019

PSI Sebut Prabowo-Sandi Pecundang Pemilu Terburuk, Ini Penjelasannya
Sumber: https://psikabbandung.com

Lebih jauh, Dedek Uki Prayudi juga menyatakan bahwa hal-hal tersebut di atas menegaskan bahwa Prabowo–Sandi adalah pasangan capres dan cawapres terburuk dalam sejarah Indonesia

Saya ingatkan lagi, sebelum pemilu, survey disalahkan. Lalu setelah pemilu, QC juga disalahkan. Lalu Real Count KPU juga disalahkan. Gugatannya di MK juga sudah ditolak. Sekarang tetap ngeyel mengangkangi putusan MK. Setiap Pemilu ada yang menang ada yang kalah, tapi Prabowo-Sandi adalah pecundang terburuk sepanjang sejarah kita,” tegas Dedek Uki Prayudi

Dedek Uki Prayudi juga menegaskan bahwa ini merupakan pelajaran untuk Pilpres 2024 mendatang dan semoga yang maju kelak adalah negarawan-negarawan sejati

Negarawan sejati adalah mereka yang siap menang tapi juga siap menerima kekalahan dengan lapang dada. Energi bangsa ini sudah saatnya difokuskan kepada pembangunan,” tutup peraih master dari Stockholm University, Swedia tersebut

Sebagai info tambahan, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa dalam gugatan tim BPN Prabowo-Sandi sebelumnya, materi perkara tidak diperiksa sama sekali oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) RI, karena tidak memenuhi syarat-syarat formil, dimana pemohon tidak menyertakan alat-alat bukti untuk mendukung permohonannya. Tim BPN Prabowo-Sandi kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan N.O. (niet ontvanklijk verklaardBawaslu (Badan Pengawas Pemilu) RI tersebut

Mahkamah Agung (MA) dalam putusan kasasinya menguatkan keputusan Bawaslu dan juga kembali menyatakan perkara tersebut ‘tidak dapat diterima’ atau N.O. (niet ontvanklijk verklaard), namun Mahkamah Agung (MA) menambahkan alasan penolakan tersebut ialah karena pemohon perkara — yakni BPN yang ditandatangani oleh Jenderel TNI (Purn) Djoko Santoso — tidak mempunyai legal standing (alasan hukum) untuk mengajukan perkara. Menurut Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) RI, BPN Prabowo-Sandi bukanlah pihak yang berkepentingan dengan pelanggaran administrasi Terstruktur, Masif dan Sistematis (TSM) yang disangkakan tersebut

Pihak yang mempunyai legal standing atau yang berkepentingan menurut MA adalah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Seharusnya merekalah yang mengajukan perkara adalah Paslonpres, bukan BPN,” tutur Yusril Ihza Mahendra

Atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) tersebut, Pengacara BPN Prabowo– Sandi kemudian mengganti pemohon perkara, dimana kali ini permohonan kasasi dilakukan langsung oleh Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai pihak yang mempunyai legal standing (alasan hukum)

Meskipun berkepentingan, capres-cawapres terpilih, yaitu Jokowi-Amin hingga saat ini tidak dimintai tanggapan oleh Mahkamah Agung (MA)

Oleh sebab itu, kami bersikap pasif, namun aktif memantau perkembangan perkara ini,” tutup Yusril Ihza Mahendra




One Indonesia Satu

Website resmi One Indonesia Satu yang dimiliki Rudy Haryanto (Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Founder One Indonesia Satu dan WAG IDNEWS, praktisi blogging, Citizen Reporter Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Freelance Writer UC We-Media) dan penulis di Kompasiana)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: