Kinerja Pemkab Sidoarjo menjadi Perhatian Terkait Serapan APBD yang Rendah

   Send article as PDF   

SIDOARJO, oneindonesiasatu.com – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang banyak hampir 4 triliun lebih seharusnya banyak yang bisa dilakukan pemkab sidoarjo, tetapi nyatanya kinerja yang dilakukan belum maksimal.

Terutama terkait dalam membenahi dan membangun infrastruktur. Banyak program pembangunan yang tidak bisa berjalan secara maksimal.

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menegaskan pada, periode kepemimpinannya adalah era membangun yang disayangkan dalam beberapa tahun terakhir, anggaran yang tidak terserap cukup besar.

Rendahnya serapan berdampak pada menggelembungnya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa). Dalam APBD angka silpa seharusnya sama dengan nol dimana penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisif anggaran yang terjadi.

Berdasar data yang dihimpun, jumlah silpa Sidoarjo terus naik. Terhitung hingga 15 Maret 2019, anggaran dari APBD 2019 baru terserap sekitar 6,85 persen. Jauh di bawah tahun lalu, yang pada periode sama serapannya mencapai kisaran 10 persen.

Menurut anggota Badan Anggaran DPRD Sidoarjo Bangun Winarso, data tersebut semestinya menjadi bahan introspeksi kinerja pemkab. Mereka harus bisa mencari terobosan untuk menurunkan besaran silpa.

Di samping itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Djoko Sartono mengatakan, saat ini pemkab meminta seluruh organisasi perangkat daerah untuk melaporkan penggunaan anggaran.

Berapa persen yang sudah terserap dan tidak terserap. Laporan itu digunakan untuk memprediksi besaran silpa tahun ini. Djoko menegaskan, pihaknya bakal mengevaluasi secara menyeluruh.

Seluruh dinas bakal dinilai. Penilaian itu digunakan sebagai bahan pengingat bagi kepala dinas agar tahun depan lebih meningkatkan kinerjanya. Terutama dalam hal penyerapan anggaran.

Tidak bisa dipungkiri terdapat beberapa kendala yang membuat serapan tersebut rendah. Dampak dari rendahnya serapan itu membuat proyek-proyek belum terlaksana.

Masyarakat pun belum bisa maksimal menikmati program pembangunan yang ada.

Program pembangunan yang berjalan haruslah dapat dimaksimalkan dan di pertanggungjawabkan. Pentingnya kinerja dari berbagai pihak sangat dibutuhkan karena  mempengaruhi terwujud atau tidaknya dari tujuan yang telah ditetapkan.

Sumber : Mawar Monicha – Mahasiswa Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida)

 

Arianto Goder

Mahasiswa semester 9 UNESA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: