Pentingnya Kepastian Hukum bagi Masyarakat Atas Tanah yang Dimiliki

   Send article as PDF   

SIDOARJO, oneindonesiasatu.com – Bagi manusia tanah merupakan sebuah asset penting yang harus dapat dimiliki, dimana tanah sendiri mempunyai peran penting bagi kehidupan manusia yakni untuk tempat tinggal bahkan tempat melakukan kegiatan.

Maka dari itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) targetkan seluruh tanah di Indonesia sudah bersertifikat.

Dimana sertifikat tersebut bermanfaat untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat, selain itu manfaat sertifikat tersebut juga untuk menghindari konflik pertanahan yang sering terjadi.

Sesuai dengan perintah presiden Jokowi bahwa seluruh tanah di Indonesia sudah harus terdaftar sertifikasi pada 2025. Langkah itu sebagai bentuk perwujudan reformasi agraria, sehingga di tahun 2019 ada 9 juta bidang yang harus tersertifikasi.

Maka dari itu pada tahun 2019 Kabupaten Sidoarjo mendapatkan alokasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan jumlah 50.000 bidang tanah untuk disertifikatkan.

Bahkan, pemerintah juga akan mempercepat proses pengurusannya dibantu oleh aparatur desa, mengingat masih banyak masyarakat punya tanah tapi tidak mempunyai legalitas hukum serta bukti hak, sehingga proses pendaftaran sertifikat tanah warga dipercepat.

Dalam pendaftaran sertifikat tanah melalui program PTSL warga tidak perlu mengeluarkan biaya banyak agar mendapatkan legalitas hukum atas tanah yang dimiliki.

Pasalnya untuk biaya pendaftaran sertifikat tanah sudah diatur sesuai ketentuntuan hukum yang ditetepkan. Biaya kepengurusan sertifikat tanah melalui program PTSL berkisar Rp 300.000.

Namun warga hanya perlu membayar separuhnya saja yakni Rp 150.000 untuk pengganti patok tanah, materai serta proses sertifikat tanah lainnya, dimana biaya lainnya ditanggung oleh Pemkab Sidoarjo.

Program tersebut dilakukan agar masyarakat mudah mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki serta menghindari konflik tanah antar individu.

Sumber : Eka Alfajri Oktaviani – Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida)

Arianto Goder

Mahasiswa semester 9 UNESA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: