Pemkab Sidoarjo Menindak Terkait Banyaknya Permasalahan dalam Pengaduan Tanah Kavling

   Send article as PDF   

SIDOARJO, oneindonesiasatu.com – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono, mengatakan Pemkab Sidoarjo melakukan berbagai cara untuk melangkah terkait adanya kasus penipuan di sektor properti banyak yang terjadi di Sidoarjo.

Salah satunya membentuk tim penanganan masalah tersebut di lapangan tersebut. Pasalnya tidak hanya jual beli perumahan, penipuan bermodus dengan cara menjual tanah kaplingan dan ternyata jumlahnya lebih banyak di luar ekpestasi.

Laporan terkait kasus-kasus tersebut itu bukan hanya di kepolisian saja. Di Pemkab Sidoarjo juga banyak sekali terima laporan terkait kasus properti Kota Delta.

“Memang jumlahnya cukup banyak. Sepanjang 2019 ini saya sudah ada sekitar 10 aduan yang kami terima,” kata Ari Suryono, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sidoarjo.

Jika dibandingkan dengan, kasus penipuan yang terkait jual tanah kavling memang jauh lebih banyak ketimbang masalah jual beli perumahan.

“Saya tidak hafal pasti jumlahnya. Tapi masalah tanah kavling memang lebih banyak. Sering kita terima aduan tentang itu,” lanjutnya.

Oleh sebab itu pihak telah membentuk sebuah tim untuk penanganan persoalan ini. Tim itu gabungan dari sejumlah instansi. Tugasnya mengecek jika ada aduan, kemudian memberikan rekomendasi kepada Pemkab Sidoarjo.

Perusahaan atau pihak yang bermasalah akan diblacklist ketika mengurus perizinan. “Bahkan jika ada izin, kemudian menyalahi perizinannya, bisa juga dibekukan izinnya,” sambung Ari.

Sejauh ini, dari pengawasan dan penelusuran tim, diketahui bahwa pihak yang melakukan penipuan dalam penjualan kavling kebanyakan tidak berizin.

Ada yang berbentuk perusahaan, perorangan, kelompok dan sebagainya. Biasanya penjualan tanah kavling bermasalah saat hendak mengurus IMB dan sebagainya.

Karena tanah tidak sesuai diperuntukan atau karena masalah lain, izin tidak bisa terbit. Dari situ, biasanya muncul sejumlah masalah. “Tapi ada yang lebih parah, jual kavling tapi tidak ada tanahnya,” sebutnya.

Aduan yang sering mempersoalakan tanah kavling juga banyak diterima oleh Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang. Data yang ada, kebanyakan persoalan tanah kavling terjadi di kawasan Krian.

Sekretaris Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Subandi menjelaskan, pihaknya sudah menerima puluhan pengaduan tanah kavling.

Dari aduan yang diterima, banyak yang tertipu janji manis penjual tanah kavling. Dengan harga miring, calon pembeli dijanjikan kelengkapan fasilitas perumahan. Mulai dari akses yang luas, fasum, saluran air hingga taman.

“Bahkan ada yang menjamin lahan itu tidak banjir. Padahal itu hanya upaya untuk memikat calon pembeli. Nyatanya tidak demikian,” ungkap dia.

Aduan lain, banyak juga warga yang menanyakan keabsahan hunian tersebut. Selain itu meminta penjelasan izin dan sebagainya. Selain itu, ada juga yang mengadukan masalah lingkungan.

Pembangunan kavling dinilai merusak wilayah. Rumah yang kecil dan penuh sesak membuat kawasan menjadi kumuh. Warga juga menanyakan mengapa lahan pertanian diubah menjadi kavling.

Sumber : Fitria Rochma Utami – Mahasiswa Prodi Administrasi Publik Universitas Mahasiswa Sidoarjo (Umsida)

Arianto Goder

Mahasiswa semester 9 UNESA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: