Tegakkan Supremasi Hukum & Usut Tuntas Kasus Tindak Pidana Korupsi di Garut

   Send article as PDF   

GARUT, oneindonesiasatu.com – Kejaksaan Negeri Garut merupakan bagian dan lembaga pemerintah dengan melaksanakan tugas kekuasaan negara di bidang penuntutan dan merupakan instansi vertikal dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, pada saat ini semakin dituntut kapabilitasnya dalam mewujudkan supremasi hukum, termasuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu kejaksaan juga memiliki doktri Tri Krama Adhyaksa, yakni Satya Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

ADHI Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pada rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia. Wicaksana Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

Sehingga kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana dan perdata di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.

Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakkat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Serta menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap warga negara berkedudukan sama di depan hukum.

Namun yang terjadi hari ini, Kejari Garut seolah-olah melupakan tugas pokok dan fungsinya yang sudah termaktub dalam UU Nomor 16 Tahun 2004.

Dimana saat ini kasus-kasus yang telah kerugian negara (khusunya masyarakat kab Garut) sebesar Rp.1,8 miliar pada tahun 2018. Tahun 2018 BPK mencatat Rp.1,8 Miliar terhadap kerugian negara tersebut, ditemukan temuan dari beberapa Dinas, Sebanyak 30 proyek.

Antara lain dugaan korupsi dana hibah bantuan Provinsi Jabar tahun 2017 yang diterima Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Bapusipda) Kabupaten Garut dan soal proyek pembangunan perbaikan jalan Cikelet.

Mangkraknya revitalisasi pasar leles, Pembebasan lahan Pembangunan jalan baru di Kadungora, pembangunan sarana olah raga GOR serta kasus-kasus lainnya yang sedang ditangani oleh Kejari Garut masih dalam tanda tanya publik.

Padahal sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, mewajibkan seluruh badan publik untuk dapat mengelola informasi publik. Pengelolaan informasi publik tersebut dimaksudkan agar mudah diakses oleh masyarakat.

Dengan prinsip keterbukaan informasi terhadap masyarakat diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan.

Maka dengan ini Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Garut menuntut ;

Memberikan laporan kepada publik sudah sejauh mana proses hukum kasus-kasus yang sedang ditangani oleh Kejari Garut.

Usut tuntas semua kasus yang sedang ditangani oleh Kejari Garut.

Tindak tegas oknum-oknum yang diindikasikan bermain dalam kasus yang sedang ditangani oleh Kejari Garut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Sumber : Ginan Abdul Malik – Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut

Arianto Goder

Mahasiswa semester 9 UNESA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: