Aliansi Mahasiswa Doktor Nusantara Demo Depan Istana, Ada Apa?

   Send article as PDF   

JAKARTA, oneindonesiasatu.com – Puluhan mahasiswa program doktoral yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Doktor Nusantara (AMDN) yang saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral di berbagai kampus negeri di Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara Jakarta.

Setelah menggelar aksi di Istana, masa AMDN bergerak ke Kementerian Keuangan RI untuk beraudiensi dengan pihak Kemenkeu terkait nasib mereka yang rata-rata dosen di berbagai kampus swasta itu.

Koordinator AMDN, Jusril, menyebutkan, semangat para dosen yang ingin melanjutkan pendidikan doktor perlu diapresiasi dan didukung pemerintah demi mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju dan peningakatan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Visi presiden Jokowi periode kedua ini kan sejalan dengan tuntutan teman-teman, yaitu membantu pemerintah mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju, jadi semangat para dosen yang sudah lanjut kuliah doktor ini harus didukung pemerintah agar terwujudnya pendidikan berkualitas di Indonesia,” ungkap Jasril pada keterang tertulisnya yang dikirim ke media ini. Rabu, (28/8/2019).

Menurut Jasril, para mahasiswa yang sedang menempuh program doktoral di berbagai universitas di Indonesia menggelar unjuk rasa karena merasa diperlakukan diskriminasi oleh pemerintah.

Sebab program beasiswa lebih diprioritaskan ke mahasiswa yang berasal dari lulusan kampus yang sama, akibatnya biaya studi para mahasiwa doktoral ini ditanggung sendiri.

AMDN mempertanyakan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak konsisten dengan perencanaan pemerintah untuk meningkatan SDM dosen di Indonesia dalam bentuk menciptakan 500.000 doktor di Indonesia.

“Kebijakan BPPDN tidak sesuai dengan perencanaan pemerintah untuk meningkatan SDM dosen di Indonesia dalam bentuk menciptakan 500.000 doktor yang masih belum tercapai sampai sekarang, bertolak belakang dengan program Nawacita Jokowi”, ungkap Jasril.

Dirinya menegaskan bahwa, AMDN merasakan dirugikan karena keputusan pemerintah yang tidak membuka kembali jalur Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) merupakan beasiswa yang disediakan bagi dosen tetap yang bertugas pada perguruan tinggi di bawah pembinaan oleh Kemenristekdikti, seperti tahun-tahun sebelumnya.

Senada dengan itu, Abdul Rasyad Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa Doktor Nusantara (AMDN) mempersoalkan buruknya sistem seleksi di BPPDN yang dinilai kurang transparan sehingga ditemukan beberapa mahasiswa yang double beasiswa.

“Kami meyanyangkan sistem BPPDN yang dinilai kurang profesional dan transparan dalam proses seleksinya, data kami menemukan beberapa penerima beasiswa LPDP dan BPPDN dengan tujuan kampus yang sama. Kami sarankan proses seleksi berikutnya harus diperbaiki”, pungkas Abdul.

Abdul Rasyad juga mendesak pemerintah pusat agar program beasiswa on going untuk dikembalikan/dibuka kembali dengan skema bantuan pendidikan semester 1 dan 2 untuk mahasiswa tahun 2019 seperti tahun mahasiswa doktor tahun 2017.

“Sebagai bagian dari stakeholder dalam mewujudkan visi SDM Unggul Indonesia Maju, kami meminta dan mendorong pemerintah memperhatikan para mahasiswa doktoral yang berasal BPPDN yang belum lulus BPPDN tahun 2019 ini untuk diberikan subsidi dengan program bantuan semester 1 dan dua dan dibukakan beasiswa on going di 2020 mendatang,” tutur Dosen Universitas Hamzanwadi Lombok Timur itu.

Seperti yang diketahui beasiswa on going merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah untuk mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan.

AMDN juga mendesak pemerintah untuk mengurangi kuota beasiswa luar negeri dan memperbanyak kuota beasiswa dalam negeri sehingga para dosen yang ingin melanjutkan program doktor tidak mengalami kesulitan. (ari)

Arianto Goder

Mahasiswa semester 9 UNESA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: