Langgar UU, Generasi Optimis (GO) Indonesia Akan Lapor BPKN dan Ombudsman terkait Ganjil Genap

   Send article as PDF   

Sebagaimana telah diketahui bersama, pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 Generasi Optimis (GO) Indonesia menyelenggarakan acara Generasi Optimis (GO) Talk GaGeKebijakan Lalu Lintas Ganjil Genap Untuk Siapa?” di Gedung M Kampus 1 Universitas Tarumanagara (Untar), Jakarta Barat

Acara yang diselenggarakan bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara (Untar) tersebut menghadirkan 4 narasumber, yaitu Rolas Sitinjak SH MH (Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)), Dr. Ahmad Redi SH (Pakar Hukum Universitas Tarumanagara (Untar)), Bestari Barus SH (Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019) dan Dominikus Dalu Fernandes SH (Asisten Senior Ombudsman RI)




Dalam acara tersebut, mengemuka gagasan bahwa Gubernur DKI Jakarta sebaiknya meningkatkan payung hukum pemberlakuan rekayasa lalu lintas ganjil genap (GaGe) bila diyakini merupakan solusi yang tepat dalam mengatasi kemacetan dan tingginya tingkat polusi di DKI Jakarta, sehingga Peraturan Gubernur (Pergub) yang selama ini menjadi payung hukum sebaiknya ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) agar penindakan terhadap pelanggaran ganjil genap (gage) memiliki dasar yang kuat

Gubernur memang dibolehkan oleh Undang-Undang melakukan rekayasa jalan/ pembatasan penggunaan koridor, dengan mengeluarkan Pergub ataupun Instruksi Gubernur. Namun kewenangan pemasangan rambu larangan melintas adalah domain Kementerian Perhubungan. Dengan pemasangan rambu larangan maka ada pidananya. Bila tidak ada SK Kemenhub maka pidana yang dilakukan juga potensial berlawanan dengan hukum,” jelas Dr. Ahmad Redi SH

Langgar UU, Generasi Optimis (GO) Indonesia Akan Lapor BPKN dan Ombudsman terkait Ganjil Genap

Foto by One Indonesia Satu

Senada dengan Dr. Ahmad Redi SH, Bestari Barus SH juga menilai bahwa tidak ada masalah dengan Pergub Ganjil Genap (GaGe), terlebih jumlah kendaraan bermotor yang beredar di DKI Jakarta sudah tidak sebanding dengan infrastruktur jalan yang ada, sehingga menimbulkan kemacetan dimana-mana dan polusi udara yang membuat Jakarta sempat menjadi kota dengan tingkat polusi paling tinggi di dunia

Mantan anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Nasdem tersebut juga mengusulkan agar kebijakan tersebut juga berlaku bagi kendaran bermotor roda dua, jika tujuannya memang untuk mengurangi polusi udara

Kita akan dorong juga bahwa motor adalah penyumbang terbesar polusi udara. Sudah tidak sesuai perbandingan jumlah kendaraan yang terus bertambah dengan panjang jalan yang terbatas, ditambah polutan gas emisi buang yang sangat luar biasa. 7 ribu km (panjang jalan di DKI Jakarta) dengan jumlah kendaraan yang beredar 14 juta. Maka memang perlu ada pembatasan jumlah kendaraan,” usul Bestari Barus SH dalam acara yang juga dihadiri oleh Dr. Ahmad Sudiro, SH, MH, M.Kn, MM (Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (Untar)) tersebut

Langgar UU, Generasi Optimis (GO) Indonesia Akan Lapor BPKN dan Ombudsman terkait Ganjil Genap

Foto by One Indonesia Satu

Dalam kesempatan yang sama, Dominikus Dalu Fernandes SH menduga bahwa ada UU yang dilanggar dengan Pergub Ganjil Genap (GaGe) tersebut dan juga mempertanyakan apakah publik sudah terlayani dengan baik dengan kebijakan lalu lintas Ganjil Genap (GaGe) tersebut

Sampai saat ini memang belum ada laporan ke Ombudsman tentang gage. Dan kalau kita baca regulasi memang dibolehkan rekayasa jalan ini. Tapi jangan lupa, kebijakan inikan untuk publik. Dan semua kebijakan publik yang berimplikasi luas harus dibicarakan dengan publik serta tidak boleh menabrak UU diatasnya,” ungkap Dominikus Dalu Fernandes SH yang juga mantan Kepala Perwakilan Jakarta Raya Ombudsman RI tersebut

Langgar UU, Generasi Optimis (GO) Indonesia Akan Lapor BPKN dan Ombudsman terkait Ganjil Genap

Foto by Generasi Optimis (GO) Indonesia

Sementara itu, Rolas Sitinjak SH, MH menilai bahwa ada hak konsumen yang dilanggar dalam kebijakan lalu lintas Ganjil Genap (GaGe) tersebut

Pertanyaannya adalah kenapa beli mobil kalau tidak bisa dipakai. Kenapa harus bayar pajak setahun kalau hanya bisa dipakai setengah tahun. Itu tidak fair. Padahal negara menjamin hak konsumen terhadap barang yang dibelinya. Bila kita sudah membeli suatu barang, maka kita berhak menggunakannya, sejauh tidak melawan hukum. Hak itu dilindungi Undang-Undang. Apakah Peraturan Gubernur lebih tinggi dari UU ? Tentu tidak. Negara disini seolah cuci tangan. Masyarakat beli barang pajaknya diambil, pemanfaatannya diberi pajak, tapi dibatasi penggunaannya hanya 3 kali seminggu, kayak minum obat saja,” jelas Rolas Sitinjak SH, MH di hadapan 150 orang peserta diskusi publik Generasi Optimis (GO) Talk tersebut

Langgar UU, Generasi Optimis (GO) Indonesia Akan Lapor BPKN dan Ombudsman terkait Ganjil Genap

Foto by One Indonesia Satu

Menindaklanjuti Generasi Optimis (GO) Talk tersebut, Generasi Optimis (GO) Indonesia akan merumuskan hasil dan kesimpulan dari diskusi tersebut, sebelum meneruskannya kepada para pihak terkait untuk dilakukan evaluasi

Minimal kami akan desak untuk ditinjau ulang pemberlakuan perluasan Ganjil Genap ini sampai terbit dulu Perda yang mengatur,” tegas Bayu Endro Winarko, MM, MBA (Ketua Bidang Kajian Kebijakan Publik Generasi Optimis (GO) Indonesia)

Bayu Endro Winarko, MM, MBA yang juga bertindak sebagai moderator dalam Generasi Optimis (GO) Talk tersebut melanjutkan bahwa Generasi Optimis (GO) Indonesia akan melakukan dialog dengan para pihak yang berwenang terkait ketentuan lalu lintas ganjil genap (gage) tersebut, diantaranya Gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta yang baru saja dilantik pada bulan Agustus 2019

Dimungkinkan pula kami akan melaporkan ini kepada Ombudsman untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam lagi. Karena ini adalah cara kami Generasi Optimis Indonesia berkontribusi secara relevan kepada nusa dan bangsa, perlu peran serta aktif kelompok-kelompok masyarakat semisalnya civitas akademika Fakultas Hukum UNTAR dapat memberi pertimbangan yang solutif,” tutup Bayu Endro Winarko, MM, MBA

Langgar UU, Generasi Optimis (GO) Indonesia Akan Lapor BPKN dan Ombudsman terkait Ganjil Genap

Foto by One Indonesia Satu

Langgar UU, Generasi Optimis (GO) Indonesia Akan Lapor BPKN dan Ombudsman terkait Ganjil Genap

Foto by Generasi Optimis (GO) Indonesia




One Indonesia Satu

Website resmi One Indonesia Satu yang dimiliki Rudy Haryanto (Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Founder One Indonesia Satu dan WAG IDNEWS, praktisi blogging, Citizen Reporter Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Freelance Writer UC We-Media) dan penulis di Kompasiana)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: