Sejumlah tokoh dan generasi muda Islam memandang perlu adanya lembaga pengawas KPK

   Send article as PDF   

Sebagaimana telah diketahui bersama, rencana DPR RI dan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menuai polemik dalam masyarakat, dimana sebagian kalangan mendukung revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sebagian kalangan juga ada yg menolak

Menyikapi polemik terkait rencana DPR RI dan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut, pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sejumlah tokoh dan generasi muda Islam mengadakan konferensi pers di N Hotel, Jl. Majapahit no.12, Jakarta Pusat

Sejumlah tokoh dan generasi muda Islam memandang perlu adanya lembaga pengawas KPK




Dalam acara yang digelar pukul 18:00 WIB – selesai tersebut, Ketua Jamaah Pengajian Kebangsaan (JPK) Gus Sholeh mengungkapkan bahwa dirinya sepakat dengan rencana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut, khususnya dalam hal pengawasan, dan juga mengajak masyarakat agar tidak terpengaruh dengan wacana seolah-olah dibentuknya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu upaya pelemahan terhadap lembaga antirasuah tersebut

Revisi UU KPK (jelas saya) menyepakati khususnya mengenai pengawasan untuk menuju suatu bentuk kesempurnaan. Bukan melemahkan. Jadi publik jangan terpengaruh dengan adanya wacana yang seolah-olah dibentuknya dewan pengawas itu sebagai salah satu upaya pelemahan terhadap KPK,” ungkap Gus Soleh kepada para awak media

Sementara itu, Ketua Umum Barisan Pembaharuan Syafrudin Budiman SIP (Gus Din) mengungkapkan bahwa revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah hal yang tabu dan juga merupakan bagian dari penguatan lembaga kenegaraan, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Revisi UU KPK saya pikir bukan sesuatu yang tabu, tapi bagian dari penguatan kelembagaan negara. Ini bagian dari perbaikan sistem di KPK yang lebih baik agar tidak benturan dengan Kejaksaan, Kepolisian da lembaga penegakan hukum lainnya,” ungkap Gus Din

Gus Din selanjutnya juga memandang pentingnya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan melihat peran lembaga antirasuah selama ini serta perlunya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memberikan pengawasan terhadap penyadapan sebagai langkah pencegahan dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan

Salah satu kebutuhan mengenai perlunya dewan pengawas itu terkait pengaturan tentang penyadapan, kemudian tentang pegawai tidak bisa dijadikan alasan kemudian menuding akan terjadi pelemahan terhadap KPK. Menjadi sangat aneh ketika wadah pegawai KPK sampai mengkampanyekan penolakannya seperti telah melakukan politik praktis, Ini berbahaya! Jadi penting jika dalam revisi UU KPK nanti posisi atau status pegawai KPK diatur secara jelas,” tegas Gus Din

Dalam kesempatan yang sama, Ustadz Jefri Sastra Maestra (Ketum Organ Islam Nasionalis) menyatakan bahwa revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baik untuk pengawasan, karena semua lembaga negara butuh pengawasan

Revisi UU KPK Ini baik untuk pengawasan karna semua lembaga negara dalam pemerintahan mulai presiden hingga lembaga tinggi negara lainnya butuh pengawasan. Karena tidak ada satupun lembaga tinggi yang tidak ada dalam pengawasan,agar tidak menjadi lembaga super body,” tegas Ustadz Jefri Sastra Maestra

Dalam konferensi pers yang dipandu oleh Ibu Pink Savira tersebut, Ustadz Hafidz Marsal (Ketua Umum Forum Jurnalistik Pesantren) menyoroti hal penyadapan dalam rencana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana beliau berpendapat bahwa penyadapan sebaiknya dihapus melalui revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut, agar tidak disalah gunakan oleh oknum-oknum yang diduga memanfaatkan kewenangan tersebut selama ini

Penyadapan dihapus sajalah,” tegas Ustadz Hafidz Marsal

Lebih lanjut, Ustadz Hafidz Marsal juga menyoroti maraknya propaganda di sosial media yang mengelorakan penolakan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap menggembosi lembaga antirasuah tersebut

Terutama generasi muda, kami menyarankan supaya kalian yang melek sosmed agar memfilter berita-berita yang menyesatkan itu. Lebih baik baca sendiri revisi UU KPK agar tau isi yang sebenarnya. Padahal dengan adanya revisi UU ini menunjukkan kesungguhan kpk dalam memberantas korupsi lebuh mandiri, berdiri diatas kaki sendiri. Karena faktnta selama ini, pemerintah bergandengan tangan dengan KPK. Untuk itu saya tegaskan sangat mendukung adanya revisi UU KPK ini,” jelas Ustadz Hafidz Marsal

Acara jumpa pers tersebut diakhiri dengan ajakan kepada masyarakat umum untuk mendukung penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu dengan mendukung revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Sejumlah tokoh dan generasi muda Islam memandang perlu adanya lembaga pengawas KPK

Foto by One Indonesia Satu




One Indonesia Satu

Website resmi One Indonesia Satu yang dimiliki Rudy Haryanto (Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Founder One Indonesia Satu dan WAG IDNEWS, praktisi blogging, Citizen Reporter Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Freelance Writer UC We-Media) dan penulis di Kompasiana)

One thought on “Sejumlah tokoh dan generasi muda Islam memandang perlu adanya lembaga pengawas KPK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: