Sejumlah Tokoh dan Generasi Muda Islam Deklarasi Dukungan terhadap Revisi UU KPK

   Send article as PDF   

Sebagaimana telah diketahui bersama, dukungan terhadap rencana pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengalir dari berbagai kalangan dan salah satunya dari tokoh Islam dan juga generasi muda Islam yang mendeklarasikan dukungan mereka terhadap rencana pemerintah dan DPR tersebut

Setelah sehari sebelumnya, tepatnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 pukul 18:00 WIB – selesai di N Hotel, Jl. Majapahit no. 12, Jakarta Pusat, sejumlah tohok dan generasi muda Islam menggelar konferensi pers bertema “Perlunya Lembaga Pengawas KPK“, sejumlah tokoh dan generasi muda Islam tersebut kembali mengadakan pertemuan di Apollo Cafe, Hotel Ibis Budget Cikini lantai 2, Jakarta Pusat guna mendeklarasikan dukungan mereka terhadap revisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)




Sejumlah Tokoh dan Generasi Muda Islam Deklarasi Dukungan terhadap Revisi UU KPK

Diskusi Kebangsaan ‘Pemikiran Generasi Muda Islam, tentang Perlunya Lembaga Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaksanakan di Apollo Cafe, Ibiz Burger, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/09/2019). Foto: JPK/dok

Dalam acara yang digelar oleh Jamaah Pengajian Kebangsaan (JPK), Barisan Pembaharuan (BP) dan Forum Jurnalis Persantren (FJP) tersebut, Gus Sholeh (Ketua Umum Jamaah Pengajian Kebangsaan (JPK) mengungkapkan bahwa revisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperlukan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjalankan fungsinya dengan optimal dan maksimal

Selain itu, Gus Sholeh juga menegaskan bahwh sudah saatnya lembaga antirasuah tersebut mendapatkan pengawasan guna memperbaiki kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kita para generasi muda muslim sepakat untuk mendorong terjadinya revisi UU KPK, agar fungsi KPK bisa berjalan optimal dan maksimal. Dimana diperlukan lembaga pengawas KPK untuk penguatan kelembagaan dan tugas pokok fungsi KPK. Kita para generasi muda muslim sepakat untuk mendorong terjadinya revisi UU KPK, agar fungsi KPK bisa berjalan optimal dan maksimal. Dimana diperlukan lembaga pengawas KPK untuk penguatan kelembagaan dan tugas pokok fungsi KPK,” tegas Gus Sholeh yang juga menjadi keynote speaker (pembicara kunci) dalam acara tersebut

Sementara itu, H. Amsori, SH, MH, MM yang juga menjadi salah seorang narasumber dalam acara tersebut mengungkapkan bahwa revisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan langkah untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana memang diperlukan pengawas. Contohnya Komisi Yudisial yang mengawasi para hakim, Komisi Kejaksaan yang mengawasi kejaksaan dan Kompolnas mengawasi kepolisian

Selain itu, H. Amsori, SH, MH, MM yang juga merupakah salah seorang ustadz milenial tersebut menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya dapat menerbitkan SP3

Tupoksi KPK harus juga diperjelas soal SP3, dimana KPK yang tidak bisa mengeluarkan SP3 membuat para tersangka menggantung. Padahal KPK sama dengan polisi dan kejaksaan harus bisa mengeluarkan SP3,” tegas H. Amsori, SH, MH, MM

Terkait penyadapan, H. Amsori, SH, MH, MM menyaqtakan bahwa penyadapan harus dilakukan dengan seijin dewan pengawas, agar tidak terjadi penyelewangan atas kewenangan penyadapan yang diberikan tersebut

Dalam kesempatan yang sama, Ustadz Novy Vicki Akihary mengungkapkan bahwa perjuangan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diawasi merupakan Jihad Fai, terutama untuk melawan kelompok-kelompok radikal dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggunakan kepentingan ideologi serta menjatuhkan kelompok lain yang berseberangan dengan mereka

Lebih lanjut, Ustadz Novy Vicki Akihary menerangkan bahwa dirinya sangat setuju dengan dibentuknya lembaga pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena kekuasaan tanpa pengawasan cenderung korup dan kekuasaan tanpa pengawasan cenderung diktator

Saya setuju KPK independen, tapi di sisi lain, mereka menjadi bagian dari pemerintah, karena dibiayai negara. Kita harapkan kejelasan akan status pegawai KPK, yang seharusnya dari ASN. KPK dengan kewenangannya yang maksimal, harus biasa diawasi dan dikontrol dengan baik. KPK dengan kewenangannya yang maksimal, harus biasa diawasi dan dikontrol dengan baik,” tegas Ustadz Novy Vicki Akihary

Narasumber lainnya, yaitu Drs. H. Saeful Bahri, M. Ag mengaku heran, mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mau diawasi. Selain itu, Drs. H. Saeful Bahri, M. Ag menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh menggunakan kewenangannya dengan semaunya, padahal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)K harus melaporkan kinerjanya kepada DPR dan Presiden

Drs. H. Saeful Bahri, M. Ag juga menilai bahwa ada dugaan penetapan tersangka yang asal-asalan, sehingga merugikan pihak-pihak tertentu dan juga mengingatkan agar jangan sampai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi alat politik dan kepentingannya

Sejumlah Tokoh dan Generasi Muda Islam Deklarasi Dukungan terhadap Revisi UU KPK

Diskusi Kebangsaan ‘Pemikiran Generasi Muda Islam, tentang Perlunya Lembaga Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaksanakan di Apollo Cafe, Ibiz Burger, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/09/2019). Foto: JPK/dok

Revisi UU KPK adalah kewenangan DPR, kenapa alergi ? Untuk itu KPK harus diperkuat, walau sifatnya adhok, kapan saja bisa dibubarkan. Tapi kita tidak mau membubarkan, yang terpenting kewenangannya diawasi, agar tidak salah arah,” ungkap Drs. H. Saeful Bahri, M. Ag

Sejumlah Tokoh dan Generasi Muda Islam Deklarasi Dukungan terhadap Revisi UU KPK

Diskusi Kebangsaan ‘Pemikiran Generasi Muda Islam, tentang Perlunya Lembaga Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaksanakan di Apollo Cafe, Ibiz Burger, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/09/2019). Foto: JPK/dok

Senada dengan Drs. H. Saeful Bahri, M. Ag, KH. Miftah menambahkan bahwa dirinya mendukung revisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK tidak diskriminatif dan dapat bersikap jujur serta fair (adil). Selain itu, KH. Miftah juga menegaskan bahwa dirinya beserta tokoh dan generasi muda Islam lainnya tidak mau melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, bahkan mereka berniat untuk memperkuat serta mempertegas posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK itu sendiri

Jokowi adalah orang baik yang paham akan aturan. Sehingga ada solusi bukan hanya menang-menangan. Saya berharap KPK, DPR dan Presiden bisa menyelesaikan bersama,” tegas Kyai Miftah

Sejumlah Tokoh dan Generasi Muda Islam Deklarasi Dukungan terhadap Revisi UU KPK

Diskusi Kebangsaan ‘Pemikiran Generasi Muda Islam, tentang Perlunya Lembaga Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaksanakan di Apollo Cafe, Ibiz Burger, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/09/2019). Foto: JPK/dok

Masih dalam kesempatan yang sama, KH. Ahmad Shodiq (salah seorang narasumber lainnya) mengungkapkan bahwa selama ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK menarget seseorang dalam memilih tersangka, sehingga kelihatan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK tebang pilih sesuai kepentingan mereka

KH. Ahmad Shodiq bahkan menyatakan bahwa ada kelompok taliban dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK dan sudah ada yang bercokol 12 tahun di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK dengan status tak jelas, sehingga sangat wajar bila Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK direvisi, terutama dalam hal pengawasan

Manusia saja diawasi dalam aturan agama oleh sang kuasa. Karena manusia tidak lepas dan salah, kenapa KPK tak mau diawasi ? Selama ini oknum di KPK, menakut-nakuti dan menjatuhkan karakter, terutama kelompok wasathiyah (kebangsaan). Mari kita suarakan di medsos yang kencang, akan harapan UU KPK bisa direvisi,” tegas KH. Ahmad Shodiq

Sejumlah Tokoh dan Generasi Muda Islam Deklarasi Dukungan terhadap Revisi UU KPK

Diskusi Kebangsaan ‘Pemikiran Generasi Muda Islam, tentang Perlunya Lembaga Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaksanakan di Apollo Cafe, Ibiz Burger, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/09/2019). Foto: JPK/dok

Narasumber terakhir, yaitu Gus Hafid Marsyal, mengungkapkan bahwa para netizen berada di garis labil dan cuma dapat menyuarakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK harus dibela, padahal mereka sendiri tidak mengetahui isi dari draft revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK tersebut seperti apa

Selain itu, Gus Hafid Marsyal juga mengajak para hadirin untuk ikut menyebarkan poin-poin revisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, agar kita dapat saling memberikan pemahaman kepada netizen dan seluruh masyarakat

Perlu kita sebar poin-poin revisi KPK, agar kita bisa saling memberikan pemahaman kepada netizen dan seluruh masyarakat. Selama kontennya positif, tidak merugikan orang, kita itu bisa memviralkan poin-poin revisi UU KPK,” tegas Gus Hafid Marsyal

Sebagai info tambahan, acara tersebut di moderatori oleh Ahmad Rouf SIP MSi (Sekjen Kaukus Muda Indonesia (KMI)) dan mendapat dukungan dari Syafrudin Budiman SIP (Ketua Umum Barisan Pembaharuan) serta dihadiri oleh para tamu undangan dan juga puluhan awak media online maupun media elektronik

Sejumlah Tokoh dan Generasi Muda Islam Deklarasi Dukungan terhadap Revisi UU KPK

Diskusi Kebangsaan ‘Pemikiran Generasi Muda Islam, tentang Perlunya Lembaga Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaksanakan di Apollo Cafe, Ibiz Burger, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/09/2019). Foto: JPK/dok




One Indonesia Satu

Website resmi One Indonesia Satu yang dimiliki Rudy Haryanto (Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Founder One Indonesia Satu dan WAG IDNEWS, praktisi blogging, Citizen Reporter Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Freelance Writer UC We-Media) dan penulis di Kompasiana)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: