Lunasi Utang Kampanye, Ini yang Dilakukan Sejumlah Anggota DPRD Jakarta

   Send article as PDF   

Sebagaimana telah diketahui bersama, banyak calon anggota legislatif (caleg) melakukan berbagai cara dalam rangka memperoleh dana untuk membiayai kampanye diri mereka dan saat mereka dinyatakan terpilih sebagai anggota dewan, mereka selanjutnya dihadapkan pada bagaimana mencari dana untuk melunasi utang mereka dalam masa kampanye

Kabar mengejutkan belum lama ini diungkapkan oleh Corporate Secretary Bank DKI Herry Djufraini yang menyatakan bahwa sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta meminjam uang ke Bank DKI dan menjadikan Surat Keputusan (SK) penetapan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 sebagai jaminan kredit multiguna

Sudah ada beberapa anggota Dewan mengajukan dan telah menerima fasilitas kredit multiguna di Bank DKI,” ungkap Herry Djufraini pada hari Rabu tanggal 18 September 2019




Herry Djufraini menjelaskan bahwa kredit multiguna merupakan program kredit untuk nasabah yang gajinya dibayarkan melalui Bank DKI, termasuk anggota DPRD DKI Jakarta yang gajinya dibayarkan melalui Bank DKI

Fasilitas tersebut diberikan terkait dengan program kredit multiguna karena gaji atau payroll-nya dibayarkan melalui Bank DKI. Pemberian kredit multiguna juga di-cover oleh asuransi,” kata dia

Herry Djufraini menambahkan bahwa besaran kredit yang diajukan oleh anggota DPRD DKI Jakarta berbeda-beda, namun beliau tidak mau menjelaskan besaran kredit yang diajukan anggota DPRD DKI Jakarta dengan alasan melindungi privasi nasabah

Proses fasilitas kredit ini sebagaimana pangajuan kredit umum, artinya ada pengajuan permohonan dari calon debitur. Untuk jumlah fasilitas yang diterima tentu berbeda-beda,” tambah Herry Djufraini

Fakta lainnya yang tak kalah mengejutkan ialah praktik menggadaikan Surat Keputusan (SK) penetapan anggota dewan juga terjadi di banyak daerah, dimana mereka menggadaikan Surat Keputusan (SK) penetapan anggota dewan tersebut,tak lama setelah dilantik, dengan beragam alasan dan salah satunya ialah untuk menutupi utang yang dipinjam dalam masa kampanye

Sebagai info tambahan, di bawah ini merupakan daftar besaran gaji serta tunjangan yang diterima oleh Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024

1) Ketua DPRD DKI Jakarta

1) Tunjangan keluarga Rp 420 ribu
2) Uang representasi Rp 3 juta
3) Uang paket Rp 300 ribu
4) Tunjangan jabatan Rp 4,3 juta
5) Tunjangan beras Rp 153.920,-
6) Tunjangan komunikasi intensif Rp 21 juta
7) Biaya operasional Rp 18 juta
8) Tunjangan badan anggaran Rp 326.500,-
9) Tunjangan badan musyawarah Rp 326.500,-
10) Tunjangan bapemperda Rp 326.500,-
11) Tunjangan reses Rp 21 juta

NB :

Ketua DPRD DKI Jakarta memperoleh total gaji serta tunjangan sebesar Rp 68 juta dan dipotong Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 8 juta, sehingga gaji bersih Ketua DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 59 juta per bulan

Ketua DPRD DKI Jakarta tidak memperoleh tunjangan perumahan, karena diberi satu rumah dinas dan juga tidak memperoleh tunjangan transportasi, karena diberi satu mobil dinas

2) Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta

1) Tunjangan keluarga Rp 336 ribu
2) Uang representasi Rp 2,4 juta
3) Uang paket Rp 240 ribu
4) Tunjangan jabatan Rp 3,4 juta
5) Tunjangan beras Rp 153.920,-
6) Tunjangan komunikasi intensif Rp 21 juta
7) Biaya operasional Rp 9,6 juta
8) Tunjangan badan legislasi daerah Rp 326.500,-
9) Tunjangan badan musyawarah Rp 217.500,-
10) Tunjangan anggaran Rp 217.500,-
11) Tunjangan reses Rp 21 juta
12) Tunjangan perumahan Rp 70 juta

NB :

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta memperoleh total gaji serta tunjangan sebesar Rp 128 juta dan dipotong Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 18 juta, sehingga gaji bersih Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 110 juta per bulan

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta tidak memperoleh tunjangan transportasi, karena diberikan satu mobil dinas

3) Anggota DPRD DKI Jakarta

1) Tunjangan keluarga Rp 315 ribu
2) Uang representasi Rp 2,2 juta
3) Uang paket Rp 225 ribu
4) Tunjangan jabatan Rp 3,2 juta
5) Tunjangan beras Rp 153.920,-
6) Tunjangan komisi Rp 130 ribu
7) Tunjangan komunikasi intensif Rp 21 juta
8) Tunjangan alat kelengkapan dewan (banggar/bamus/BK/balegda) Rp 130.500,-
9) Tunjangan reses Rp 21 juta
10) Tunjangan perumahan Rp 60 juta
11) Tunjangan transportasi Rp 21,5 juta

NB : Anggota DPRD DKI Jakarta memperoleh total gaji serta tunjangan sebesar Rp 129 juta dan dipotong Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 18 juta, sehingga gaji bersih anggota DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 111 juta per bulan




One Indonesia Satu

Website resmi One Indonesia Satu yang dimiliki Rudy Haryanto (Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Founder One Indonesia Satu dan WAG IDNEWS, praktisi blogging, Citizen Reporter Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Freelance Writer UC We-Media) dan penulis di Kompasiana)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: