Pilkada Serentak Tahun 2020, Mewujudkan Pesta Demokrasi yang Berkualitas dan Bermartabat

   Send article as PDF   

oneindonesiasatu.com – Pemilihan umum atau lebih dikenal dengan singkatan pemilu, dan selanjutanya kata pemilu itu lebih akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik, dan pergantian pemimpin itu saling berkaitan satu sama lain. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin didalam sebuah lembaga pemerintahan.

Negara yang menganut sistem demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Karena dengan system pemilu, maka secara substansi ada sesuatu hak yang sedang dipenuhi. Yaitu hak untuk memilih dan rakyat untuk dipilih sebagaimana hak warga negara dalam berpolitik yang telah diatur dalam Undang-undang. Jika demokrasi di artikan dari, oleh, dan untuk rakyat, maka wujud nyata demokrasi itu adalah Pemilu.

Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Maka menjalankan pemilihan umum merupakan sebuah jalan untuk memberikan kesempatan bagi rakyat dalam partisipasinya menggunakan hak berpolitiknya untuk menentukan arah kemajuan suatu nasib bangsa dan negaranya dengan memilih pemimpin yang di kehendakinya berdasarkan azas (LUBER JURDIL) Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

Menyambut Pesta Demokrasi

Ketika kita mendengar kata “pesta” maka yang yang terdengar di telinga kita adalah sesuatu yang berorientasi pada kegiatan yang sifatnya memunculkan suasana dan kondisi kesenangan atau kebahagiaan. Kegiatan Pesta Demokrasi  ini harus dinikmati oleh seluruh komponen baik penyelenggara pemilu (KPU), lembaga pengawas (Bawaslu), Pemerintah, partai politik, maupun rakyat secara keseluruhan. Mengapa harus rakyat yang menjadi subjek penikmat kegiatan tersebut?

Karena sejatinya pemilu adalah hak rakyat sebagaimana prinsip demokrasi itu sendiri. Pesta demokrasi haruslah di sambut dengan semangat bahagia. Terlebih rakyat selaku pemilik hak politiknya, salah satu pencapaian kesuksesan penyelenggraan pemilu adalah : Antusiasme partisipasi rakyat yang mengalami peningkatan, dalam hal ini semakin banyak keterlibatan rakyat saat mengikuti pesta tersebut, maka tingkat partisipasi itu bisa dilihat apakah rakyat yang datang ke TPS lebih banyak, ataukah sebaliknya rakyat memilih acuh tak acuh dan tak mau ikut andil pada kegiatan tersebut.

Mensukseskan Pilkada serentak di tahun 2020

Menurut informasi dari KPU RI bahwasanya pada tanggal 23 September 2020 nanti akan ada pemilihan langsung kepala daerah sejumlah 270 daerah secara serentak yang terdiri dari 9 Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, 224 pemilihan bupati dan wakil bupati, serta 37 pemilihan walikota dan wakil walikota.

Hajat besar ini harus disukseskan demi terwujudnya pemilu yang berkualitas dan bermartabat, sehingga harapan untuk terpilihnya proses pergantian pemimpin yang di kehendaki rakyat secara mayoritas dapat tercapai.

Kacamata publik sering menyoroti bahwa sukses atau tidaknya terselenggaranya pemilu tergantung pada kedua lembaga yang bersinggungan langsung seperti :  KPU dan Bawaslu, namun kita tidak boleh menutup mata bahwa ini adalah hajat kita semua sehingga seluruh komponen masyarakat baik pemerintah, OKP, serta stakeholder harus ikut berpartisipasi aktif mesukseskannya. Kecuali lembaga TNI /POLRI yang tidak memiliki hak untuk pilih, tetapi peran TNI dan Polri adalah sebagai pengaman.

Sekalipun demikian, peran utama tetaplah ada pada lembaga KPU sebagai panitia penyelenggara dan Bawaslu sebagai pihak yang melakukan pengawasan. Maka diperlukan perencanaan yang baik dan matang.

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Pertama, mempersiapkan tenaga SDM yang terampil dan berintegritas. Hal ini perlu di lakukan agar output yang dihasilkan sesuai cita-cita, mengingat tenaga SDM yang baik dan terampil haruslah memiliki kemampuan kerja serta integritas yang tinggi dan diharapkan mampu menjalankan proses demokrasi yang lebih baik.

Proses seleksi yang dilakukan oleh kelembagaan KPU Pusat mulai dari KPU provinsi, KPU Kabupaten, tenaga PPK ditingkat kecamatan, tenaga PPS di tingkat desa , hingga tenaga teknis KPPS serta perangkat lain yang mendukung haruslah secara kompetitif, selektif, dan transparan.

Tidak ada manusia yang sempurna, namun dengan tenaga SDM yang selektif akan melakukan kinerja yang berkualitas dan mampu meminimalisir permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan. Seleksi yang berkualitas perlu diterapkan juga pada lembaga pengawasan (Bawaslu)  baik tataran pusat sampai ke bawah. Karena tugas pengawasan sangat diperlukan, mengingat iklim demokrasi kita masih belum baik.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sering menimbulkan benturan di masyarakat sehingga menciderai penyelenggaraan itu sendiri bahkan tak jarang terjadi benturan yang bersinggungan dengan fisik sampai pada  korban nyawa yang menjadi tumbal. Seperti yang terjadi pada pilkades serentak yang berujung maut di madura beberapa waktu yang lalu.

Kedua, Membangun kerjasama yang baik dengan seluruh elemen masyarakat. Kegiatan pemilihan umum merupakan hajat seluruh masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya untuk kepentingan satu orang atau kelompok tertentu, tetapi diperuntukan bagi seluruh komponen anggota masyarakat.

Pentingnya melibatkan berbagai macam pihak guna membangun tingkat partisipasi aktif masyarakat untuk mensukseskan hajat tersebut salah satunya mengurangi angka golput yang masih cukup tinggi melalui kegiatan sosialisasi secara masif dan prosedural.

Di samping itu, menjalin kerjasama merupakan langkah dalam membangun konsolidasi kepada elemen masyarakat  untuk memberantas gerakan politik uang, serta membangun kepercayaan terhadap publik terhadap kinerja lembaga KPU maupun Bawaslu.

Menjalin kerja sama merupakan akses untuk mempermudah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat luas tentang pentingnya pendidikan pemilu, adanya pilkada langsung secara serentak, dan pentingnya partisipasi masyarakat untuk memilih.

Selain itu mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan ketika ada pelanggaran termasuk strategi yang efektif, sehingga alur demokrasi dari hulu hingga hilir dapat di awasi secara komperehensif.

Kemudian peran pemangku kebijakan, stake holder, tokoh masyarakat, OKP, partai politik, dan lainnya juga dibutuhkan untuk bersama-sama membangun sinergitas dengan pihak penyelenggara maupun pengawas pemilu. Serta aparat keamanan baik TNI/POLRI sebagai garda terdepan mengamankan pesta yang akan digelar nanti.

Ketiga, mempertegas peran KPU dan Bawaslu sebagai lembaga independen. Perlu diketahui menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) memberi pengertian bahwa lembaga independen adalah lembaga pemerintah dan non pemerintah yang bebas dari pengendalian oleh pemerintah dan pembuat kebijakan (legislatif), bebas dari pengendalian oleh pemanfaatan kelompok, dan bebas dari kepentingan tertentu serta bersifat netral.

Di negara-negara demokrasi yang telah mapan, pada tiga dasawarsa terakhir abad ke-20, banyak tumbuh lembaga-lembaga baru. Lembaga-lembaga baru tersebut umumnya disebut sebagai state auxiliary organs, atau auxiliary institutions sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Sebagai lembaga independen, KPU dan Bawaslu mempunyai kewenangan penuh dalam menjalankan tugasnya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Berbeda dengan orde baru, bahwa kelembagaan KPU di bawah naungan Kemendagri sehingga netralitas KPU masih diragukan, tetapi berbeda dengan sekarang, mengacu pada UU NO. 22 tahun 2007. Untuk melakukan seleksi calon komisioner KPU harus melalui mekanisme baru yaitu melalui Timsel yang di buat presiden kemudian di ajukan kepada DPR untuk di setujui, dan seleksi anggota Bawaslu di lakukan oleh KPU.

Meskipun demikian, Lembaga independen seperti KPU dan Bawaslu tersebut sangat rentan terciderai netralitasnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Biasanya faktor kedekatan personal yang saling mengintervensi dan mengancam sehingga mempengaruhi kualitas lembaga tersebut dalam bekerja.

Dan faktor-faktor lain seperti adanya “iming-iming” hadiah yang menjanjikan dari kelompok calon legislatif, parpol, maupun para konstestan kepala daerah yang ingin menang sehingga mengakibatkan integritas KPU maupun Bawaslu menjadi rusak.

Sebagai anggota KPU dan Bawaslu, perlunya mempertegas diri sebagai lembaga independen, selalu menjaga netralitas, menjaga amanah rakyat dengan baik, dan integritas moral sebagai pelaksana dan pengawas pemilu sangatlah penting, selain menjadi motor penggerak pemilu juga membuat lembaga tersebut lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan kode etik penyelenggara pemilu. Agar kode etik tersebut dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Pihak penyelenggara baik KPU dan Bawaslu harus menjalankan kinerjanya dengan baik dan penuh tanggung jawab serta menjalin sinergitas antar lembaga demi mewujudkan pemilu serentak di tahun 2020 dengan kualitas hasil yang baik serta bermartabat.

Oleh : Ahmad Imam Wahyudi – Aktivis Pemuda Islam

Arianto Goder

Mahasiswa semester 9 UNESA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: