Napi Koruptor akan Dibebaskan karena Virus Corona, Ini Reaksi KPK

   Send article as PDF   

Sebagaimana telah diketahui bersama, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengharapkan rencana Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membebaskan narapidana kasus tindak pidana korupsi di atas umur 60 tahun tersebut tidak mengabaikan nilai keadilan bagi warga binaan lainnya

Menurut Nurul Ghufron, apapun alasan pembebasan narapidana dengan berlandaskan kemanusiaan harus tetap sesuai dengan keadilan dan pemidanaan narapidana tersebut menjalani hukuman

Saya garis bawahi asal tetap memperhatikan aspek tujuan pemidanaan dan berkeadilan. Ini kan bukan remisi kondisi normal, ini respon kemanusiaan sehingga kacamata kemanusiaan itu yang dikedepankan,” tegas Nurul Ghufron pada hari Kamis tanggal 02 April 2020




Nurul Ghufron pun menanggapi positif langkah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang turut melihat warga binaan yang sudah terlalu banyak hingga over-kapasitas dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) demi mencegah pandemi Covid-19 yang terus mewabah

Kami menanggapi positif ide pak Yasonna, sebagai respon yang adaptif terhadap wabah virus Covid-19, mengingat kapasitas pemasyarakatan kita telah lebih dari 300 persen, sehingga penerapan sosial distance untuk warga binaan dalam kondisi saat ini tidak memungkinkan mereka sangat padat. Sehingga jarak nya tidak memenuhi syarat pencegahan penularan virus covid-19,” ungkap Nurul Ghufron

Nurul Ghufron menyebutkan bahwa pihaknya akan menyerahkan kepada Menkumham RI terkait revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Meski demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentu akan menyoroti bila revisi PP yang dilakukan tersebut tidak sesuai

Ini adalah murni pertimbangan kemanusiaan, bagaimanapun kita tetap harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan bagi narapidana, namun itu semua harus dengan perubahan PP 99/2012 tersebut yang berperspektif epidemi. Namun juga tidak mengabaikan keadilan bagi warga binaan lainnya dan aspek tujuan pemidanaan,” tutup Nurul Ghufron

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berencana merevisi PP nomor 99 tahun 2012, terkait warga binaan, dimana dalam PP tersebut turut mengatur narapidana koruptor

Adapun dalam PP tersebut, tidak turut mendapatkan pembebasan cepat bersama 30 ribu narapidana terkait pencegahan covid-19 di lapas dan revisi tersebut nantinya akan mengatur pembebasan kepada napi koruptor berusia di atas 60 tahun




One Indonesia Satu

Website resmi One Indonesia Satu yang dimiliki Rudy Haryanto (Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Founder One Indonesia Satu dan WAG IDNEWS, praktisi blogging, Citizen Reporter Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Freelance Writer UC We-Media) dan penulis di Kompasiana)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: