Tak Bayar THR 10 Ribu Tenaga Honorer, Anies Baswedan Dinilai Dzalim

   Send article as PDF   

Sebagaimana telah diketahui bersama, Koalisi Peduli Jakarta (KPJ) menyesalkan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pegawai honorer, dmana saat ini ada sekitar 10 ribu tenaga honorer di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang terdampak atas kebijakan tersebut

Kebijakan Pemprov DKI melanggar aturan Undang-undang Ketenagakerjaan di mana sebanyak 10 ribu honorer DKI Jakarta tidak menerima THR atau dana apresiasi,” tegas Ketua Umum Koalisi Peduli Jakarta (KPJ) Amos Hutauruk, melalui keterangan tertulis pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020




Dilansir wartaekonomi.co.id (17/05/2020), Amos Hutauruk menyatakan bahwa kebijakan Pemprov DKI Jakarta tersebut merupakan bentuk kedzaliman terhadap 10 ribu tenaga honorer, karena mereka selama ini menjadi ujung tombak di lingkungan Pemprov DKI Jakarta

Mereka telah memberikan kontribusi bagi kemajuan kota Jakarta,” ucap Amos Hutauruk

Amos Hutauruk mendesak agar Pemprov DKI Jakarta segera membayar Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar satu bulan gaji, seperti tahun-tahun sebelumnya

Koalisi Peduli Jakarta (KPJ) menilai bahwa saat wabah virus Corona (Covid-19), Tunjangan Hari Raya (THR) sangat dibutuhkan oleh semua masyarakat kelas menengah termasuk pegawai honorer

Maka dari itu Pemprov DKI Jakarta berkewajiban memberikan apa yang sudah menjadi haknya pekerja honorer, THR sebesar Rp 4,2 juta sangat berarti bagi honorer, mengingat biaya hidup di DKI Jakarta sangat tinggi,” lanjut Amos Hutauruk

Tunjangan Hari Raya (THR) atau dana apresiasi honorer tersebut sebenarnya tertuang dalam kontrak kerja yang ditanda tangani sesuai aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Pemprov DKI Jakarta harus memberikan contoh yang baik

Saat ini seluruh tenaga honorer di Pemprov DKI Jakarta resah dan hal tersebut akan berdampak terhadap kinerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta itu sendiri

Penghasilan pekerja honorer hanya dari gaji dan tidak ada tambahan lain,” kata Amos Hutauruk

Menurut Amos Hutauruk, jika dibandingkan dengan PNS, sangat jauh dari kata adil, dimana walau Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) PNS dipotong 50 persen, namun PNS masih merasakan tambahan selain gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) juga tetap dibayar pemerintah pusat dan itu pun belum yang sertifikasi

Sudah sepatutnya pemprov DKI memikirkan nasib 10 ribu honorer,” tutur Amos Hutauruk

Koalisi Peduli Jakarta (KPJ) juga mendesak agar Pemprov DKI Jakarta segera menarik kembali uang commitment fee sebesar Rp 560 miliar yang telah dibayarkan kepada pihak Formula E Operations Limited (FEO) dan dapat dialokasikan anggaran tersebut untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 10 ribu honorer di lingkungan Pemprov DKI Jakarta




One Indonesia Satu

Website resmi One Indonesia Satu yang dimiliki Rudy Haryanto (Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Founder One Indonesia Satu dan WAG IDNEWS, praktisi blogging, Citizen Reporter Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Freelance Writer UC We-Media) dan penulis di Kompasiana)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: