Jakarta: Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) mengembangkan skema sertifikasi di berbagai segmen. BNSP menggandeng Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengembangkan 136 skema sertifikasi untuk penyandang disabilitas.
Pengembangan skema sertifikasi dilakukan pada kegiatan verifikasi skema sertifikasi oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Ristek di Grand Mercure Adi Sucipto Yogyakarta pada 11-14 Mei 2022.
Wakil Ketua BNSP Miftakul Azis mengatakan pengembangan skema sertifikasi bagi penyandang disabilitas merupakan upaya mewujudkan pengakuan negara bagi mereka.
"Pengembangan skema untuk penyandang disabilitas ini adalah upaya kita agar ada pengakuan atas kompetensi penyandang disabilitas sehingga mempermudah akses pelayanan dan fasilitas khususnya di dunia ketenagakerjaan" kata Azis, Kamis, 12 Mei 2022.
Azis mengatakan pengembangan skema sertifikasi ini juga bentuk partisipasi BNSP mendukung salah satu isu prioritas yang diusung dalam Presidensi Indonesia G20 pada 2022 untuk bidang ketenagakerjaan.
"Jadi pengembangan ini adalah upaya kita mendukung salah satu isu prioritas saat Presidensi Indonesia di ajang G20 nanti, yaitu Inclusive Labour Market and Job Quotas for People With Disabilities (pasar tenaga kerja inklusif dan kuota kerja bagi penyandang disabilitas)," tegas dia.
Baca: Literasi Digital Kunci Bagi Penyandang Disabilitas Menutup Kesenjangan
Sementara itu, Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbud Ristek, Samto, menyampaikan 136 skema sertifikasi ini adalah tahap pertama untuk 10 bidang ketrampilan. "Nantinya dapat digunakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang akan didirikan oleh SLB dan asosiasi yang menaungi penyandang disabilitas," tutur Samto.
Sumber: medcom.id
