ONEINDONESIASATU.COM – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam tindakan brutal aparat kepolisian terhadap para demonstran di sejumlah daerah di Papua pada Selasa (10/5) lalu. Laporan yang dihimpun Kontras, tindakan kekerasan hingga penangkapan sewenang-wenang terhadap pendemo terjadi dalam aksi menolak daerah otonomi baru (DOB) itu.
Wakil Koordinator Kontras Rivanlee Anandar mengatakan, peristiwa kekerasan dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terpantau terjadi di beberapa daerah. Di antaranya, Abepura dan Heram. Kekerasan itu terjadi ketika aparat membubarkan massa secara paksa dan mengejar sejumlah demonstran. ”Ada juga penembakan (yang terjadi, Red),” kata Rivanlee kemarin (11/5).
Kontras juga mencatat penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan Polresta Jayapura terhadap beberapa aktivis. Salah satu lokasi penangkapan berada di kantor Kontras Jayapura. Tak hanya penangkapan, pihak kepolisian juga mengambil sejumlah barang di kantor tersebut. Di antaranya, komputer, printer, buku, dan beberapa berkas.
”Kami mencatat ada tujuh aktivis yang ditangkap (di Jayapura),” kata Rivanlee. Yang ditangkap adalah Jefry Wenda, Ones Suhuniap, Omikzon Balingga, Max Mangga, Iman Kogoya, Abbi Douw, dan terakhir staf Kontras Papua Esther Haluk. ”Dalih penangkapan karena (aktivis) sebagai penanggung jawab aksi yang tidak berizin, ada juga yang dijerat UU ITE,” ujar Rivanlee.
Secara umum, kata Rivanlee, para aktivis mengajak masyarakat untuk berdemonstrasi secara damai. Menurut dia, ajakan itu tidak melanggar hukum. Dan, bukan kategori ujaran kebencian. ”Penolakan terhadap DOB merupakan ekspresi yang sah dan konstitusional. Seharusnya itu ditanggapi lewat proses-proses yang dialogis, bukan represif,” terangnya.
Rivanlee menilai peristiwa kekerasan dan kesewenang-wenangan aparat semakin memperlihatkan bahwa negara masih diskriminatif dalam menanggapi aspirasi masyarakat Papua.
Sumber: jawapos.com
