Tersangka HAM Berat Paniai Segera Dilimpahkan ke Penuntut Umum

  • Bagikan
X
Jakarta: Purnawirawan TNI inisial IS tersangka kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Paniai, Papua, segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU). Pelimpahan itu sebagai tindak lanjut berkas perkara yang dinyatakan lengkap alias P-21 pada Jumat, 13 Mei 2022. 

"(Pelimpahan tahap II) dalam waktu dekat, karena pelimpahan itu harus menghadirkan tersangka, menghadirkan barang bukti dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, " kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana kepada medcom.id, Senin, 23 Mei 2022. 

Ketut mengatakan pelimpahan tersangka tak bisa langsung dilakukan karena berada di Papua. JPU Kejagung tengah menunggu kedatangan tersangka IS. 

"Karena tersangka posisinya di Papua, jadi kita menunggu dahulu. Kalau tidak ada tersangka enggak bisa tahap II, kita upayakan secepatnya, dari teman-teman Gedung Bundar sih paling lambat dua minggu kalau bisa, " ungkap Ketut. 

Menurut dia, dua pekan itu terhitung mulai berkas dinyatakan lengkap pada Jumat, 13 Mei 2022. Artinya, pelimpahan tahap II ke JPU paling lama dilaksanakan pada Jumat, 27 Mei 2022. 

Ketut mengatakan JPU akan membuat kontruksi dakwaan. Kemudian melimpahkan tersangka dan barang bukti ke pengadilan. Dia meyakini waktu pelimpahan ke pengadilan tidak memakan waktu lama. 

"Biasanya kalau sudah di penuntut umum, tidak lama lagi dilimpahkan ke persidangan. Dalam waktu satu minggu dua minggu juga sudah bisa dilimpahkan ke persidangan, " ucapnya. 

Baca: Kasus Pelanggaran HAM Paniai Naik Penyidikan, Komnas HAM: Kemajuan Besar

Pelanggaran HAM berat peristiwa Paniai 2014 di Papua segera diadili. Berkas perkara IS bernomor 01/BERKAS-PEL.HAM.BERAT/04/2022 dinyatakan lengkap (P-21) secara formil dan materiil pada Jumat, 13 Mei 2022. 

Ketut menerangkan jaksa penyidik segera menyerahkan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) huruf b, Pasal 138 Ayat (1) dan Pasal 139 KUHP. Penyerahan tahap II dilakukan untuk menentukan perkara itu memenuhi persyaratan dilanjutkan ke pengadilan. 

IS merupakan purnawirawan TNI. Dia disangkakan melanggar Pasal 42 Ayat (1) dan Pasal 40 jo Pasal 9 jo Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 

Pelanggaran itu dilakukan saat IS menjabat sebagai perwira penghubung pada Kodim Paniai. Sangkaan yang menjerat IS terkait pertanggungjawaban rantai komando atas kejahatan kemanusiaan dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan paling singkat 10 tahun.

"Persidangan terhadap tersangka IS akan dilaksanakan di Pengadilan HAM Makassar," ungkap Ketut, Kamis, 19 Mei 2022. 

Sumber: medcom.id

Artikel Asli

Note:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim koreksi/laporan Anda ke alamat email kami di oneindonesiasatudotcom@gmail.com.
  • Bagikan