KIB: Tokoh Populer Jika Tak Dicalonkan Parpol, Tidak Bisa Calonkan Diri Jadi Presiden

  • Bagikan

ONEINDONESIASATU.COM, Jakarta Mesin-mesin partai politik pada bulan ini mulai dipanaskan. Partai NasDem dan PDI Perjuangan memulainya dengan mengadakan Rakernas. Ada juga yang berkoalisi seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) Sementara, partai lain mulai lincah melobi dan melakukan pendekatan untuk berkoalisi.

Lembaga-lembaga survei pun kian sering menyampaikan hasil survei mereka. Nama-nama seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kerap menjadi top-3 sebagi calon presiden (capres) pilihan masyarakat versi berbagai survei.

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) angkat bicara soal elektabilitas Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto yang belum masih tiga besar capres.

Baca Juga

PAN: KIB Prioritaskan Ketum Partai Internal Jadi Capres 2024 Sambut Baik Gagasan KIB, Ketum Projo: Politik Identitas Harus Dihilangkan di 2024 Golkar Bantah KIB Dibentuk untuk Usung Capres yang Didukung Jokowi

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengaku tak ambil pusing mengenai hasil sejumlah survei tersebut. Ia menyebut saat ini KIB belum memutuskan tokoh yang akan diusung menjadi capres di Pilpres 2024.

Ia mengingatkan, nama-nama populer yang memiliki elektabilitas tinggi tidak menjamin tokoh itu dapat maju sebagai capres dalam pesta demokrasi lima tahunan itu.

"Pada akhirnya calon-calon populer kalau mereka tidak dicalonkan oleh partai politik sebagaimana ketentuan konstitusi kita. Maka pada akhirnya mereka tidak bisa untuk mencalonkan diri menjadi presiden," kata Ace kepada liputan6.com, beberapa waktu lalu.

Ace menyatakan, saat ini KIB masih membuka pintu ke semua partai politik lain untuk bergabung dan menaikkan elektabilitas Airlangga.

"Masih ada waktu beberapa bulan untuk terus menaikan elektabilitas dan bersosialisasi kepada masyarakat," kata dia.

Ace lantas mengibaratkan pembahasan capres oleh KIB layaknya kesimpulan dari sebuah buku. Ace menyebut untuk awalan KIB akan dilakukan pendahuluan atau pembahasan mengenai kerangka kerja strategi pemenangan, visi-misi, hingga berbagai isu-isu nasional.

"Saya kira kita di dalam membangun koalisi ini enggak bisa dilakukan dalam konteks tergesa-gesa. Tidak bisa kita membangun koalisi ini karena keterpaksaan banyak dari pengalaman Pilpres pasca reformasi sebagian besar koalisi itu di ujung ujung menjelang pendaftaran baru dibentuk koalisi. Kami ingin menghindari itu," ucap dia.

Sumber: liputan6.com

Artikel Asli

Note:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim koreksi/laporan Anda ke alamat email kami di oneindonesiasatudotcom@gmail.com.
  • Bagikan