KPK Panggil Penyuap Rahmat Effendi di Kasus Ade Yasin

  • Bagikan
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil wiraswasta Lai Bui Min hari ini, 13 Juni 2022. Pemberi suap Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi itu bakal diperiksa dalam kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor pada 2021.

"Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka AY (Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin, 13 Juni 2022.

KPK juga memanggil sembilan saksi lain dalam kasus ini. Mereka yakni Wakil Direktur Administrasi RSUD Ciawi, Yukie Meistisia Anandaputri; Kasubbag Kepegawaian RSUD Ciawi, Irman Gapur; Kasubbag Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor, Iji Hataji; dan Kabag Keuangan Dinas RSUD Cileungsi, Wahyu.

KPK juga memanggil Kasubbag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Ani Bestari; Sekretaris DPKPP Kabupaten Bogor, Irma Lestia; Kasubbag Keuangan Sekwan DPRD Kabupaten Bogor, Aep Saepurahman; Kabid Sarpas Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Desirwan Kuslan; dan Kasubbag di DPMPTSP Kabupaten Bogor, Ruli alias Paul.

KPK berharap mereka semua menghadiri pemeriksaan. Keterangan mereka dibutuhkan untuk menguatkan tudingan penyidik kepada para tersangka dalam kasus ini.

Baca: Rahmat Effendi Palak PNS Buat Bayar Mobil Sampai Bangun Villa

Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. KPK menetapkan delapan tersangka sebagai pemberi serta penerima dalam perkara ini.

Sebanyak empat tersangka sebagai pemberi ialah Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik, serta Ade Yasin.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara itu, empat pegawai BPK perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah ditetapkan sebagai tersangka penerima.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Can) 

Sumber: medcom.id

Artikel Asli

Note:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim koreksi/laporan Anda ke alamat email kami di oneindonesiasatudotcom@gmail.com.
  • Bagikan