Jokowi Keluhkan Soal Impor, Anies Baswedan Sudah Buat Terobosan Sejak 2020

  • Bagikan

Presiden Joko Widodo mengatakan, semua pihak harus mempunyai sense of crisis. Sebab, Bank Dunia menyampaikan ada kurang lebih 60 negara yang ekonominya akan ambruk, 40 di antaranya diperkirakan pasti.

Demikian Presiden Joko Widodo dalam keterangannya pada Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, Selasa (14/6/2022).

“Kita semuanya harus tahu, harus mempunyai kepekaan harus mempunyai Sense of Crisis semuanya, kerja sekarang tidak bisa hanya makronya, tidak bisa, mikronya detil harus tahu,” tegas Presiden Jokowi.

Oleh sebab itu, kata Jokowi, yang namanya belanja pemerintah baik pusat maupun daerah harus memiliki 3 hal yang penting.

“Menciptakan nilai tambah, jangan beli hanya beli, belanja hanya belanja, harus memberikan nilai tambah pada negara ini. Yang kedua bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, men-trigger pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

“Yang ketiga memang efisien. Ini harus, jangan sampai kita ini memiliki APBN Rp2.714 triliun, memiliki APBD Rp1.197 triliun, belinya produk impor, seperti tadi yang disiapkan Pak kepala BPKP bukan produk dalam negeri.”

Jokowi mengaku sedih, mengetahui uang yang dikumpulkan rakyat berujung pada pembelian produk-produk impor.

“Sedih. Ini uang rakyat uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPN, PPH, badan PPH perorangan, PPH karyawan, dari bea export dari BNPB dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor, bodoh sekali kita,” ujarnya.

“Maaf kita ini pinter pinter. Tapi kalau caranya seperti itu, bodoh sekali kita, saya harus ngomong apa adanya. Ini APBN loh, uang APBD loh, belinya produk impor. Nilai tambah yang dapat negara lain lapangan kerja yang dapat orang lain, apa enggak bodoh kita ini.”

Dari gambaran persoalan itu, Presiden Jokowi meminta APIP, BPKP benar-benar dapat melalukan pengawasan serius terhadap kementerian dan lembaga untuk belanja produk dalam negeri.

“Saya tahu banyak kementerian banyak lembaga banyak daerah, tidak mau beli produk dalam negeri, alasannya macam-macam, speknya enggak pas lah, kualitasnya nggak baiklah. Alasan banyak sekali itu yang bapak itu kawal,” ucap Jokowi.

“Seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPKP, ada 842 produk di dalam e-katalog yang sebetulnya produksi di dalam negerinya itu ada, untuk apa itu? Coret! 842 itu, drop, kalau produknya dalam negeri sudah ada.”

Anies Sudah Bikin Terobosan Sejak 2020

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut berkomitmen membelanjakan produk dalam negeri sebesar Rp5,182 triliun pada APBD Tahun Anggaran 2022. Hal ini sesuai arahan Pemerintah Pusat melalui program Leningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.  

"Angka ini merupakan komitmen tertinggi untuk kategori Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia," ujar Kaid Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu, Jumat (25/3/2022).  

Ratu mengungkapkan, pada tahun ini, pihaknya akan terus digencarkan hal tersebut hingga mencapai Rp11,3 triliun. Menurut dia, jika tercapai makan akan melebihi yang ditargetkan Pemerintah pusat, yakni Ro10,1 triliun.  

"Realisasi belanja produk dalam negeri dan UMKM pada Tahun 2022 akan terus digencarkan hingga mencapai Rp 11,3triliun. Nilai ini melebihi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp 10,1 triliun," katanya.  

Untuk diketahui, Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Tim P3DN yang akan mensosialisasikan dan mengawasi pelaksanaan peningkatan produk dalam negeri. Hingga saat ini telah ribuan produk dan ribuan UMKM yang terdaftar.  

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak Tahun 2020 sudah mewajibkan belanja makan minum rapat seluruh Perangkat Daerah dan BUMD melalui UMKM Jakpreneur yang terdaftar di platform e-Order. Kewajiban ini diikat dalam bentuk perjanjian kinerja para Kepala Perangkat Daerah dan KPI Dirut BUMD. Saat ini sudah terdaftar 2.105 UMKM di e-Order dan 7.102 produk,” ucapnya. 

Dia memastikan, upaya peningkatan produk dalam negeri tak hanya berfokus pada belanja pemerintah. Melainkan juga melalui pemberdayaan pelaku usaha dan pemasaran produk dalam negeri. 

"Harapannya, budaya penggunaan produk dalam negeri, khususnya produk UMKM dapat diterapkan oleh seluruh warga Jakarta," katanya. 

Sumber: kompas/inews

Foto: Gubenur DKI Anies Baswedan dan Presiden Joko Widodo/Net

Artikel Asli

Note:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim koreksi/laporan Anda ke alamat email kami di oneindonesiasatudotcom@gmail.com.
  • Bagikan