Reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang baru dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dianggap mempertegas bahwa sejak awal pembentukan kabinet hanya berdasar distribusi kekuasaan.
Penilaian itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto melihat orang-orang yang diangkat sebagai menteri dan wakil menteri oleh Presiden Jokowi pada Rabu (15/6).
"Miris jika kebutuhan reshuffle cuma sekadar 'pengamanan' agenda kepentingan pragmatis kekuasaan dan pembagian 'balas jasa' kepada sekrup-sekrup penopang kekuasaan," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (16/6).
Hal itu kata Satyo, tergambar terang dalam pergantian menteri dan wakil menteri. Seperti Menteri ATR/BPN yang baru, yaitu mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang diprediksi tidak akan menjalankan peran pembaruan agraria sesuai dengan UU pokok agraria
"Tidak akan ada perubahan besar dalam aplikasi redistribusi lahan khususnya dalam kebutuhan lahan pertanian untuk masyarakat, dengar-dengar tugasnya hanya 'pengamanan' lahan untuk kebutuhan IKN," kata Satyo.
Selanjutnya kata Satyo, persoalan perdagangan adalah karena adanya kartel, oligarki, dan praktik mafia. Bahkan, yang membuat ruwet adalah adanya tangan-tangan oligarki dalam sendi-sendi kekuasaan pembuat kebijakan.
Sumber: rmol.id
