Reshuffle Jokowi Mempertegas Pembentukan Kabinet Hanya Berdasar Distribusi Kekuasaan

  • Bagikan

Reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang baru dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dianggap mempertegas bahwa sejak awal pembentukan kabinet hanya berdasar distribusi kekuasaan.

Penilaian itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto melihat orang-orang yang diangkat sebagai menteri dan wakil menteri oleh Presiden Jokowi pada Rabu (15/6).

"Miris jika kebutuhan reshuffle cuma sekadar 'pengamanan' agenda kepentingan pragmatis kekuasaan dan pembagian 'balas jasa' kepada sekrup-sekrup penopang kekuasaan," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (16/6).

Hal itu kata Satyo, tergambar terang dalam pergantian menteri dan wakil menteri. Seperti Menteri ATR/BPN yang baru, yaitu mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang diprediksi tidak akan menjalankan peran pembaruan agraria sesuai dengan UU pokok agraria

"Tidak akan ada perubahan besar dalam aplikasi redistribusi lahan khususnya dalam kebutuhan lahan pertanian untuk masyarakat, dengar-dengar tugasnya hanya 'pengamanan' lahan untuk kebutuhan IKN," kata Satyo.

Selanjutnya kata Satyo, persoalan perdagangan adalah karena adanya kartel, oligarki, dan praktik mafia. Bahkan, yang membuat ruwet adalah adanya tangan-tangan oligarki dalam sendi-sendi kekuasaan pembuat kebijakan.

"Siapa pun bisa jadi menteri jika Presiden beranggapan tidak tepat memilih menteri sebelumnya, namun pergantian menteri juga dapat dinilai Presiden tidak cakap melakukan 'talent hunt' sehingga diperlukan reshuffle berjilid-jilid," terang Satyo.

"Reshuffle ini cuma mempertegas rumor bahwa sedari awal pembentukan kabinet hanya berdasar distribusi kekuasaan, siapa berkontribusi apa dalam mengamankan kekuasaan Jokowi," sambungnya.

Masuknya Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi Menteri Perdagangan kata Satyo, bukan karena didasari kebutuhan kemajuan perdagangan Indonesia.

Sebab, bacaan Satyo, sulit melakukan rekam jejak Zulhas dalam regulasi perdagangan apalagi sebagai praktisi yang memiliki visi memajukan pendapatan negara dalam sektor perdagangan.

"Lalu jika prioritasnya adalah persoalan migor (minyak goreng), bukankah Jokowi pernah memberikan tugas khusus kepada menteri andalannya yaitu LBP (Luhut Binsar Pandjaitan), maka apakah tidak akan overlaping tugas kedua menteri tersebut, lalu bagaimana pembagian tugas mereka? ruwet," jelas Satyo.

Bahkan, Satyo juga menyoroti posisi Wakil Menteri ATR/BPN yang baru dilantik, yaitu diisi oleh Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni yang telah mengakui bahwa jabatannya tidak sesuai dengan bidangnya.

"Ini menunjukkan reshuffle dilakukan tidak sesuai dengan kompetensinya," pungkas Satyo.

Sumber: rmol

Foto: Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Net

Artikel Asli

Note:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim koreksi/laporan Anda ke alamat email kami di oneindonesiasatudotcom@gmail.com.
  • Bagikan