Maladministrasi, Fraksi PKS Minta Pemerintah Evaluasi Keberadaan BRIN

  • Bagikan
X

Pemerintah diminta melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyusul adanya laporan Ombudsman RI tentang maladministrasi dalam proses peralihan pegawai dan aset BRIN.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengatakan, laporan Ombudsman RI tersebut tidak bisa dianggap remeh. Sebab peleburan tersebut melibatkan jumlah SDM yang banyak serta aset yang besar.

"Ini adalah puncak dari 'gunung es' permasalahan riset dan inovasi nasional. Soal senada telah dilaporkan para mantan kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi VII DPR RI, yang ujungnya terbentuk Panja BRIN di Komisi VII," kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/7).

Mulyanto menilai, evaluasi keberadaan BRIN penting agar jangan sampai kehadiran lembaga baru ini malah menghambat kerja di bidang riset dan teknologi yang sudah berjalan baik selama ini.

"Pemerintah jangan memaksakan adanya lembaga super body riset seperti ini. Sebab dari awal sudah diingatkan bahwa tidak mudah melakukan penggabungan lembaga riset dalam waktu singkat dan tergesa-gesa,” kata Wakil Ketua FPKS DPR RI.

“Karena yang dilebur itu bukan sekadar gedung, laboratorium, aset tangible dan intagible, anggaran, program dan SDM peneliti. Tetapi juga jiwa korsa lembaga, kerjasama tim, budaya riset dll," sambungnya.

Sumber: rmol.id

Artikel Asli

Note:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim koreksi/laporan Anda ke alamat email kami di [email protected].
  • Bagikan