Soal Ketersediaan Minyak Goreng, Pemerintah Tidak Cukup Bekerja Berbasis Imbauan

  • Bagikan
X

Demi menjamin ketersediaan bahan baku produksi minyak goreng (migor), pemerintah diminta untuk tidak mencabut kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) crude palm oil (CPO).

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto menilai pemerintah tidak bisa sekadar memberikan imbauan kepada pengusaha agar menyisihkan produksi CPO untuk keperluan produksi migor dalam negeri. Sebab, itu terbukti tidak efektif dan membuat harga migor jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan.

"Pendekatan negara, tidak cukup berupa imbauan moral, meminta komitmen pengusaha atau semacam gentlemen agreement terkait dengan penyediaan CPO sebagai bahan baku minyak goreng (migor) dalam negeri,” tegasnya kepada wartawan, Kamis (28/7).

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS ini, pemerintah tidak cukup menggunakan pendekatan kultural terhadap masyarakat. Pendekatan pemerintah mestinya lebih bersifat struktural berbasis regulasi.

Untuk itu, penghapusan kewajiban DMO (domestic market obligation)-DPO (domestic price obligation) CPO (minyak sawit mentah) untuk bahan baku migor domestik oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tidak tepat.

Belum lagi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga pernah mendesak partisipasi produsen sawit untuk ikut dalam program subsidi migor curah berbasis BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) namun imbauan ini tidak efektif. Karena itu, Pemerintah harus mencari alternatif lain yang dapat memaksa pengusaha mengikuti rencana kerja Pemerintah.

Sumber: rmol.id

Artikel Asli

Note:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim koreksi/laporan Anda ke alamat email kami di [email protected].
  • Bagikan