Bahas RKUHP bersama Dewan Pers, Mahfud MD: Kalau Ada Pasal Membahayakan, Ya Dihapus

  • Bagikan
X

Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ini ternyata sudah lama dibahas. Rencananya, RKUHP ini akan diberlakukan sebagai hadiah kemerdekaan Republik Indonesia.

Hal ini diketahui saat Dewan Pers mengadakan pertemuan dengan Menko Polhukam, Mahfud MD, di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (28/7). Dipimpin langsung ketuanya, Prof Azyumardi Azra.

Ikut mendampingi Wakil Ketua M Agung Dharmajaya dan sejumlah anggota Dewan Pers seperti Arif Zulkifli, Ninik Rahayu, Yadi Hendriana, dan A Sapto Anggoro, juga Sasmito Madrim sebagai anggota konstituen Dewan Pers.

“Masih ada waktu pembahasan. Mungkin jika ada masalah, bukan ditunda tapi dilakukan perbaikan. Kalau jelas ada pasal yang membahayakan, ya dihapus atau direformulasi,” terang Mahfud, Kamis (28/7).

Menurut Mahfud, RKUHP tersebut dulu sudah akan diketok. Namun lantaran ada demo besar, presiden pada 2019 minta pengesahannya ditunda.

Kepada Dewan Pers, Mahfud minta catatan reformulasi terhadap pasal-pasal yang dinilai bermasalah.

Sumber: rmol.id

Artikel Asli

Note:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim koreksi/laporan Anda ke alamat email kami di [email protected].
  • Bagikan