Mardani H. Maming Diduga Bantu Perlancar Proses Pengajuan IUP OP hingga Dirikan Perusahaan Fiktif

  • Bagikan
X

Usai menahan Mardani H. Maming, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun membeberkan konstruksi perkara dugaan suap terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Di mana, Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2015-2016 itu diduga menerima uang senilai Rp 104,3 miliar.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, sebagai bentuk respons nyata atas pengaduan masyarakat kepada KPK, selanjutnya dilakukan pengumpulan berbagai informasi maupun bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud. Kemudian KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup.

"Sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke penyidikan dengan mengumumkan tersangka MM (Mardani H. Maming), Bupati Tanah Bumbu periode tahun 2010-2015 dan tahun 2016-2018," ujar Alex kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis malam (28/7).

Alex kemudian membeberkan konstruksi perkara yang menjerat Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel ini. Di mana, Maming yang menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu memiliki wewenang yang di antaranya memberikan persetujuan IUP operasi dan produksi (OP) di wilayah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pada 2010, salah satu pihak swasta, yaitu Henry Soetio selaku pengendali PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) bermaksud untuk memperoleh IUP OP milik PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) seluas 370 hektare yang berlokasi di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu.

Sumber: rmol.id

Artikel Asli

Note:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim koreksi/laporan Anda ke alamat email kami di [email protected].
  • Bagikan