Ini Tahun Politik Diduga Keras jadi Tahun ‘Kolaboratif’ Pemburu Rente Oknum Pejabat Negara

  • Bagikan
X

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

ONEINDONESIASATU.COM - Aparat penegak hukum seharusnya menyelidiki dan menelusuri kebijakan pemerintah yang nyeleneh, yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat negara di kementerian teknis yang terkait langsung dengan hajat hidup rakyat sehari-hari.

Demikian disampaikankan oleh Samuel F. Silaen, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana).

"Yang paling membingungkan adalah banyak lembaga/ komisi negara dibentuk, tapi makin banyak kasus tidak beres di negara ini, seharusnya lembaga/ komisi dibentuk dengan tujuan dapat menyelesaikan berbagai pelanggaran yang terjadi di tengah masyarakat, namun sayangnya tidaklah demikian, " ujar Silaen di Jakarta (31/05).

"Seperti layaknya tubuh over obesitas apa karena terlalu banyak 'lemak' yakni lembaga/ komisi sehingga menyebabkan terlalu kegemukan yang berakibat tidak sehat maka perlu diamputasi. Tujuan lembaga atau komisi dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan yang mulia. Tapi kenyataannya tidak seindah di atas kertas, " ungkapnya.

Sumber: Oposisicerdas.com

Artikel Asli

Note:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim koreksi/laporan Anda ke alamat email kami di [email protected].
  • Bagikan