(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ONEINDONESIASATU.COM -Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Suhud Alynudin menilai anjuran Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang mewajibkan pejabat pemerintah provinsi (pemprov) menggunakan kendaraan listrik salah kaprah.
Menurut Suhud, kebijakan tersebut menjadi salah kaprah karena bukan solusi tepat untuk mengatasi polusi udara. Malah, kemacetan Jakarta tak akan berkurang karena jumlah kendaraan semakin bertambah.
"Mobil listrik ya misalnya kalau tadi di seperti kebijakan yang dilakukan untuk dan oleh Pemda, ini jelas salah kaprah," ujar Suhud kepada wartawan, Selasa (12/9/2023).
Apalagi, kata Suhud, jika nantinya anjuran wajib kendaraan listrik diturunkan hingga ke seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Maka, Jakarta akan macet dan polusi udara tak akan berkurang.
Sumber: suara.com
